KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjajaki kerja sama bidang infrastruktur dengan Brunei Darussalam, utamanya dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menerima kunjungan Pengiran Muda Abdul Qawi dari Brunei Darussalam Kamis (24/11). Pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama antara Indonesia dan Brunei Darussalam di bidang infrastruktur.
“Sekarang kami sedang membangun IKN di Kalimantan. Kami sangat terbuka menerima investor dari Brunai Darussalam untuk mendukung pembangunan IKN,” kata Fatah dalam keterangan resminya, Jumat (25/11).
Ia menuturkan pembangunan IKN Nusantara mengedepankan inovasi teknologi baru terutama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Sehingga, diperlukan kerja sama dengan banyak pihak.
Saat ini Kementerian PUPR tengah menyiapkan infrastruktur dasar di IKN yang ditargetkan selesai pada semester I 2023.
Kementerian yang digawangi Basuki Hadimuljono itu sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022. Di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun (land development).
Pada kesempatan tersebut, Fatah juga menawarkan proyek-proyek infrastruktur yang memiliki potensi investasi besar melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), seperti 14 proyek dengan persiapan anggaran Rp130 triliun.
Proyek tersebut seperti pembangunan hunian vertical Spuur Karawang dan 16 proyek memasuki tahap transaksi senilai Rp201,68 triliun di antaranya penyediaan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan SPAM Regional Ir. H Djuanda.
“Ke depan bisa kita komunikasikan lebih intensif dengan Duta Besar Brunei tentang apa saja yang mungkin bisa kita kerjakan bersama,” ujar Fatah. (OL-8)
Sumber: mediaindonesia.com
