MICE  

Petani Indramayu Keluhkan Berkurangnya Alokasi Pupuk Bersubsidi

Petani Indramayu Keluhkan Berkurangnya Alokasi Pupuk Bersubsidi


PETANI di Kabupaten Indramayu mengeluhkan alokasi pupuk bersubsidi yang semakin berkurang. Peningkatan produksi pun dikhawatirkan tidak akan tercapai.

Wakil Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Sutatang, menjelaskan untuk musim tanam rendeng 2023/2024 alokasi pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian mengalami penurunan.

“Sekarang alokasi pupuk bersubsidi hanya 145,5 kg untuk urea dan untuk NPK ponska 73,5 kilogram per hektare,” tuturnya, Rabu (3/1).

Sementara pada 2023 alokasi pupuk bersubsidi untuk urea 250 kg dan NPK phonska 130 kg per hektar. Padahal, pemerintah tahun ini menargetkan peningkatan produksi.

“Kalau pupuk dikurangi, bagaimana terjadi peningkatan produksi? Petani pun bisa bergejolak,” ungkap Sutatang.

Soal penurunan alokasi pupuk, menurut dia, karena anggaran dari Kementan yang memang minim. Idealnya, kalau menuntut peningkatan produksi gabah, alokasi pupuk pun ditambah yang berarti penambahan anggaran untuk pembelian pupuk bersubsidi. “Atau minimal sama dengan tahun kemarin,” tutur Sutatang.

Kalau pun anggaran pupuk bersubsidi yang minim, lanjutnya, petani
lebih memilih agar pemerintah menaikkan sedikit harga pupuk dibandingkan mengurangi alokasinya.

“Perbedaan harga pupuk bersubsidi dan non subsidi jauh sekali. Kasihan petani yang lahannya dari hasil sewa,” lanjutnya.

Untuk pupuk urea non subsidi dijual Rp10 ribu per kilogram, sedangkan yang bersubsidi Rp2.250 per kilogram. Untuk NPK Ponska non subsidi Rp12.500 per kilogram dan bersubsidi Rp2.300 per kilogram.

“KTNA sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengirim surat ke Kementan meminta tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk petani,” tandas Sutatang. (SG)


PETANI di Kabupaten Indramayu mengeluhkan alokasi pupuk bersubsidi yang semakin berkurang. Peningkatan produksi pun dikhawatirkan tidak akan tercapai.

Wakil Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Sutatang, menjelaskan untuk musim tanam rendeng 2023/2024 alokasi pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian mengalami penurunan.

“Sekarang alokasi pupuk bersubsidi hanya 145,5 kg untuk urea dan untuk NPK ponska 73,5 kilogram per hektare,” tuturnya, Rabu (3/1).

Sementara pada 2023 alokasi pupuk bersubsidi untuk urea 250 kg dan NPK phonska 130 kg per hektar. Padahal, pemerintah tahun ini menargetkan peningkatan produksi.

“Kalau pupuk dikurangi, bagaimana terjadi peningkatan produksi? Petani pun bisa bergejolak,” ungkap Sutatang.

Soal penurunan alokasi pupuk, menurut dia, karena anggaran dari Kementan yang memang minim. Idealnya, kalau menuntut peningkatan produksi gabah, alokasi pupuk pun ditambah yang berarti penambahan anggaran untuk pembelian pupuk bersubsidi. “Atau minimal sama dengan tahun kemarin,” tutur Sutatang.

Kalau pun anggaran pupuk bersubsidi yang minim, lanjutnya, petani

lebih memilih agar pemerintah menaikkan sedikit harga pupuk dibandingkan mengurangi alokasinya.

“Perbedaan harga pupuk bersubsidi dan non subsidi jauh sekali. Kasihan petani yang lahannya dari hasil sewa,” lanjutnya.

Untuk pupuk urea non subsidi dijual Rp10 ribu per kilogram, sedangkan yang bersubsidi Rp2.250 per kilogram. Untuk NPK Ponska non subsidi Rp12.500 per kilogram dan bersubsidi Rp2.300 per kilogram.

“KTNA sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengirim surat ke Kementan meminta tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk petani,” tandas Sutatang. (SG)

Sumber: mediaindonesia.com