MICE  

Pengawasan Penyaluran Bansos Harus Diperketat

Pengawasan Penyaluran Bansos Harus Diperketat

PENGAWASAN ketat dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah merupakan hal penting. Hal itu diperlukan untuk mencegah politisasi pemberian bansos kepada masyarakat.

“Pengawasan merupakan solusi untuk mencegah politisasi bansos tanpa perlu menghentikan penyaluran karena bansos merupakan hak rakyat,” jelas pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin.

Lebih jauh, ia berharap pengawasan terhadap penyaluran bansos itu dilakukan oleh seluruh elemen bangsa dan kekuatan politik. “Hal itu agar tidak ada lagi celah bagi siapapun yang ingin mempolitisasi bansos,” tegasnya.

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menginginkan pemberian bansos kepada masyarakat untuk sementara ditunda hingga pelaksanaan pemilu. Namun ia menekankan penundaan ini harus dipastikan tetap diberikan kepada warga.

“Saya setuju, lebih baik kita tunda pemberian bansos sampe pemilu. Tetapi penyalurannya sudah dipastikan kepada para penduduk, jatah bansos tetap diberikan tetapi proses penerimaannya ditunda,” kata Cak Imin, panggilan Muhaimin.

Sedangkan Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Sudirman Said mengingatkan jika bansos dijadikan alat politik demi kepentingan suatu kelompok, hal itu sama saja dengan tindak korupsi. Menurut dia, definisi yang paling mudah soal korupsi adalah menggunakan kewenangan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. “Jadi, kalau menggunakan bansos sebagai alat politik kelompok tertentu, bisa masuk dalam kategori korupsi ” kata Sudirman

Sedangkan politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menilai adanya politisasi program bansos oleh kubu Prabowo-Gibran. Padahal jelasnya, bansos merupakan hak rakyat dan menggunakan uang negara. (RO/R-2)

PENGAWASAN ketat dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah merupakan hal penting. Hal itu diperlukan untuk mencegah politisasi pemberian bansos kepada masyarakat.   

“Pengawasan merupakan solusi untuk mencegah politisasi bansos tanpa perlu menghentikan penyaluran karena bansos merupakan hak rakyat,” jelas pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin.

Lebih jauh, ia berharap pengawasan terhadap penyaluran bansos itu dilakukan oleh seluruh elemen bangsa dan kekuatan politik. “Hal itu agar tidak ada lagi celah bagi siapapun yang ingin mempolitisasi bansos,” tegasnya.

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar  menginginkan pemberian bansos kepada masyarakat untuk sementara ditunda hingga pelaksanaan pemilu. Namun ia menekankan penundaan ini harus dipastikan tetap diberikan kepada warga.

“Saya setuju, lebih baik kita tunda pemberian bansos sampe pemilu. Tetapi penyalurannya sudah dipastikan kepada para penduduk, jatah bansos tetap diberikan tetapi proses penerimaannya ditunda,” kata Cak Imin, panggilan Muhaimin.

Sedangkan Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Sudirman Said mengingatkan jika bansos dijadikan alat politik demi kepentingan suatu kelompok, hal itu sama saja dengan tindak korupsi. Menurut dia, definisi yang paling mudah soal korupsi adalah menggunakan kewenangan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. “Jadi, kalau menggunakan bansos sebagai alat politik kelompok tertentu, bisa masuk dalam kategori korupsi ” kata Sudirman

Sedangkan politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menilai adanya politisasi program bansos oleh kubu Prabowo-Gibran. Padahal jelasnya, bansos merupakan hak rakyat dan menggunakan uang negara. (RO/R-2)

 

Sumber: mediaindonesia.com