PEMBANGUNAN infrastruktur baik yang bersifat proyek APBD maupun APBD-P (perubahan) yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok, Jawa Barat harus sudah selesai pada pertengahan bulan ini. Jika tidak, penagihan biaya pembangunan infrastruktur ditunda hingga APBD-P 2023.
“Kalau pembangunan tidak selesai hingga 16 November 2022, pembayaran kepada kontraktor ditunda satu tahun. Kita pada tahun ini dari PPTK pada Dinas PUPR dengan pesan-pesan khusus dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), bagi kita yang selama ini yang membangun infrastruktur. Pesan khususnya adalah semua pekerjaan APBD maupun APBD-P harus sudah bisa diselesaikan bulan ini,” kata Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PUPR) Kota Depok Raden Arga Dharma Tubagus, seusai memberi pengarahan dihadapan seluruh kontraktor, Selasa (8/11).
Ia juga mengingatkan para kontraktor mempercepat pekerjaan yang sedang berjalan jika tidak mau pembayaran ditunda.” Ini konsekuensinya apabila pembangunan proyek tidak selesai sesuai ketentuan.”
Menurut dia, semua pembangunan infrastruktur diharapkan sudah selesai dan bisa dimanfaatkan masyarakat. “Itulah yang menjadi pegangan salah satu kriteria kita untuk tahun 2022,” katanya.
Dengan acuan tadi, pembangunan harus sangat selektif. Dinas PUPR sendiri mendapatkan penugasan khusus dari Kepala Dinas PUPR kepada PPTK dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan pada tahun ini.
Dinas PUPR Depok perlu memastikan pembangunan baru sangat selektif dan hanya infrastruktur PUPR yang dipandang memberikan nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan. Pembangunan infrastruktur tersebut harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.
Arga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan fokus pada penyelesaian pembangunan sumber daya air dan bina marga (jalan) serta memanfaatkan kegiatan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk mendukung wilayah-wilayah yang jalannya berlubang, termasuk saluran drainase yang kerap diterjang banjir saat turun hujan.
Diketahui tahun ini Dinas PUPR Kota Depok menyediakan ribuan kegiatan fisik sumber daya air maupun bina marga dengan nilai ratusan miliar rupiah. (J-2)
Sumber: mediaindonesia.com
