PEMERINTAH didoronG mengoptimalisasi sektor-sektor potensial guna menghasilkan investasi yang berkualitas. Langkah ini bertujuan agar modal yang tertanam di dalam negeri berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja nasional.
Associate Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menilai, Indonesia sejauh ini terlalu fokus pada pencapaian angka investasi. Padahal esensi dari penanaman modal lebih dari pada sekadar besaran nilai yang dapat diperoleh.
“Persoalan kita adalah lebih melihat dari angka investasi, bukan dari kualitas investasi yang masuk. Karena kalau kita lihat, dari investasi yang masuk itu bergerak ke sektor tersier, bukan yang sekunder atau primer,” ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (25/1).
“Kalau dari teori itu memang sektor sekunder dan primer yang menyerap tenaga kerja lebih besar. Misal, untuk sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan itu menyerap tenaga kerja cukup besar. Tapi memang sektor itu dinilai high risk bagi investor,” tambahnya.
Karenanya, pengambil kebijakan didorong untuk bisa mencari cara agar sektor-sektor padat karya yang dinilai berisiko tinggi bagi investor menjadi menarik. Apa yang dilakukan pemerintah Thailand, kata Abdul, dapat ditiru oleh Indonesia.
Negeri Seribu Pagoda itu diketahui memberikan insentif yang cukup besar kepada investor yang mau menanamkan modalnya jauh dari ibu kota. Semakin jauh investasi dari Bangkok, makin besar pula insentif yang diterima oleh investor.
“Hal yang seperti itu mestinya juga bisa dilakukan di Indonesia, bagaimana kita bisa mendorong investor masuk ke sektor yang berisiko tinggi,” terang Abdul.
Tingginya investasi di sektor berisiko tinggi dan padat karya dinilai menjadi salah satu faktor peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dus, selain memperoleh pemerataan investasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dirasakan.
Hal lain yang perlu dibenahi guna mendapatkan optimalisasi penyerapan tenaga kerja dari investasi ialah terkait regulasi dan stabilitas. “Setiap tahun kita selalu dihadapkan pada masalah buruh. Pemerintah perlu membenahi hal ini sehingga tidak lagi muncul demo-demo buruh yang seolah menjadi agenda tahunan,” kata Abdul.
“Karena ketika tiap tahun terjadi demo, artinya ini memberikan cerminan bagi investor bahwa investasi di Indonesia itu mahal dan berisiko. Itu akan berdampak pada perpindahan investor dari Indonesia ke tempat lain, utamanya ke Vietnam,” lanjutnya.
Namun terlepas dari pekerjaan rumah tersebut, Abdul menilai target investasi yang ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun tahun ini masih dapat tercapai. Itu karena perekonomian Indonesia diprediksi akan berada di dalam kondisi yang relatif baik ketimbang banyak negara.
Selain itu, agenda hilirisasi industri yang digaungkan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir juga dinilai menjadi faktor yang menarik bagi investor. Hanya, itu juga perlu didukung dengan kepastian hukum agar keyakinan penanam modal dapat meningkat. (OL-8)
Sumber: mediaindonesia.com
