MICE  

Menjelang G-20 di Bali, Hipmi Luncurkan Gerakan Nol Karbon

PERSOALAN lingkungan membutuhkan perhatian dari banyak pihak, termasuk para pengusaha muda. Untuk itu, Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Daerah Jakarta Raya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berkolaborasi meluncurkan  Gerakan Nol Karbon.

Aksi itu digelar di Sekretariat BPP Hipmi, Sahid Sudirman Center, pada Rabu (9/11) lalu. Gerakan Himpi itu didukung oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia.

Acara juga bertujuan membuka ruang diskusi untuk menjembatani dialog antara sektor swasta dan pemerintah dalam rencana elektrifikasi kendaraan roda dua dan roda empat di Indonesia.

Kegiatan yang digelar berupa focus group discussion bertema : Pengusaha dalam Rencana Elektrifikasi di Indonesia.

“Hipmi dan ITDP Indonesia mengundang sektor swasta dan pemerintah untuk berdialog perihal rencana dan target Pemerintah Indonesia terkait elektrifikasi. Pemerintah juga mendukung keterlibatan sektor swasta dalam mengadopsi dan mempercepat kendaraan listrik di Indonesia,” ungkap Inisiator Gerakan Nol Karbon Hipmi, Muhammad Aaron A Sampetoding.

Menurut Ketua Lingkungan Hidup BPP Hipmi itu, Indonesia harus mengambil momentum sebagai pemimpin masyarakat global untuk mendorong mitigasi perubahan Iklim dunia. Presiden Joko Widodo yang mendapat amanat selaku presidensi G-20 bisa mengambil peranan penting dalam isu

global ini.

“Indonesia bisa menunjukkan kepemimpinannya untuk mendorong inisiatif

pengurangan emisi karbon dunia,” tambahnya.

Narasumber lain yang hadir dalam acara itu di antaranya Ketua Bidang 5 BPP Hipmi Robert Muda Hartawan, Ketua Bidang 5 BPD Hipmi JAYA, David Christian serta Direktur ITDP Asia Tenggara, Faela Sufa.

Acara dilanjutkan dengan seremoni perilisan dan penandatanganan MoU

Gerakan Nol Karbon Hipmi oleh Ketua Bidang 5 BPP HIPMI Robert Muda Hartawan dan PT Eco Solutions Lombok (PT ESL), John Higson.

Kurangi emisi karbon

Lebih jauh, Aaron mengungkapkan peluncuran inisiatif Gerakan Nol Karbon Hipmi bertujuan untuk turut serta berperan aktif mendukung pemerintah dalam upaya pengurangan emisi karbon. Gerakan Nol

Karbon ini akan menggerakkan kader Hipmi di setiap daerah untuk bersama dengan pemimpin daerah memonitor target dan tingkat pengurangan emisi karbon.

“Mereka juga diharapkan mengajak masyarakat dan komunitas setempat untuk bersama sama mendorong pengurangan emisi karbon sesuai dengan target pengurangan di daerah masing-masing,” tambahnya.

Karbon, lanjut Aaron, dapat dikurangi dengan mendorong konversi dan transisi transportasi dengan kendaraan listrik. Hipmi harus memastikan infrastruktur kendaraan listrik dapat terbangun dengan cepat dan efektif.

Selain itu, jaringan pasokan baterai dan industri pendukung yang memadai dan fasilitas stasiun charging juga harus mencukupi. “Yang tidak kalah penting ialah regulasi yang mendukung pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia,” tandasnya.

Energi terbarukan

Aaron juga menyoroti rencana bauran energi nasional. Program konversi ke energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan ini juga harus didorong untuk ditingkatkan.

“Oleh karena itu Hipmi memprakarsai FGD yang mempertemukan semua pemangku kepentingan dari pelaku industri kendaraan listrik nasional dengan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bappenas serta BUMN terkait. Di antaranya Pertamina dan PLN,” lanjutnya.

FGD ini diharapkan bisa mengidentifikasi celah kebijakan yang menghambat laju pertumbuhan konversi eletrifikasi kendaraan dan transportasi nasional serta ekosistem pendukungnya.

Hasil dari FGD ini akan menciptakan konsensus antara Hipmi dan para

pemangku kepentingan dari industri kendaraan listrik nasional yang akan menelurkan rekomendasi perbaikan regulasi untuk kementerian dan BUMN terkait.

Secara resmi Hipmi akan menyerahkan konsensus ini kepada pemerintah untuk menjadi bahan masukan di G-20 di Bali, Desember ini.

Warung Lestari

“Selain itu Gerakan Nol Karbon ini akan fokus juga dengan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dengan program Warung Lestari. Program ini akan mengedukasi pelaku UMKM di setiap daerah untuk mengganti produk plastik sekali pakai dengan bahan biodegradable yang

berasal dari rumput laut, daun singkong atau pelepah pisang. Bahan itu secara tradisional sudah merupakan kearifan lokal Indonesia,” tambahnya.

Industri alternatif plastik ini, tutur Aaron, diharapkan melahirkan ceruk pasar baru yang bisa melahirkan banyak pengusaha muda

baru.

Gerakan Nol Karbon ini akan menggunakan online monitoring system yang menampilkan target dan capaian progress pengurangan emisi karbon di setiap daerah. Mereka akan berkordinasi langsung dengan Hipmi daerah dan pemerintah setempat guna mengajak mengedukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai metode pengurangan emisi

karbon tersebut.

Dengan ini Hipmi bisa berperan dalam percepatan capaian target

pengurangan karbon nasional dengan menjadi jembatan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat luas.

Pengusaha ekonomi hijau

Diharapkan juga dengan proyeksi kelamnya ekonomi global tahun depan, Hipmi bisa meningkatkan pengusaha di bidang Lingkungan Hidup guna mendorong pertumbuhan ekonomi hijau nasional.

“Hipmi bisa menjadi penggerak Ekonomi Hijau dengan mengajak

kaderya masuk ke investasi industri pendukung ekonomi hijau seperti pertambangan nikel, smelter, pabrik baterai sampai charging station atau penukaran baterai,” lanjut Aaron.

Selain itu kader Hipmi dapat mendorong prinsip ekonomi sirkuler dengan turut serta memperbaiki industri daur ulang plastik. Mereka bisa menjadi produsen produk alternatif plastik dalam negeri dan industri pengelolaan limbah nasional.

Gerakan Nol Karbon, tegasnya, diharapkan bisa mengisi gap informasi antar-pencanangan target pemerintah dan realisasinya dengan melibatkan masyarakat di tingkatan provinsi, kota serta kabupaten. Pasalnya, Hipmi sudah terbentuk dan aktif hingga di tingkatan tersebut.

“Gerakan Nol karbon ini akan menyinkronisasi target pengurangan pemerintah ke level akar rumput nasional. Goalnya agar lebih

cepat mencapai target besar nasional yaitu 31.89% pada 2030 mendatang,” tandas Aaron. (N-2)


Sumber: mediaindonesia.com