MICE  

Mencari Calon Presiden Pro Maritim

Mencari Calon Presiden Pro Maritim

“WHOEVER rules the waves, rules the world,” kata Alfred Thayer Mahan (c 1890). Ahli strategi perang Amerika abad ke-19 itu menegaskan, “Siapa yang menguasai lautan, maka negara itu menguasai dunia.” Di antara doktrin Mahan, bahwa ‘Control of the seas is necessary for world power status’, telah memicu lahirnya kekuatan Angkatan Laut Amerika dengan armada yang menguasai lautan dunia, menguasai dunia. Akan tetapi, sebetulnya bukan naval power saja, Mahan menekankan juga hegemoni ekonomi.

Lebih tua lagi, Sir Walter Raleigh (c 1615), menyatakan, “Whoever command the sea, commands the trade. Whoever commands the trade of the world, commands the riches of the world. And, consequently, the world itself.”

Pada waktu itu, konteksnya ialah menguasai perdagangan lintas samudra. Ini mendorong lahirnya ekspedisi, eksplorasi laut, dan kolonialisme.

Adapun Al-Qur’an (diwahyukan di abad ke-7) menegaskan berulang kali tentang mensyukuri nikmat atas berlimpahnya karunia lautan yang sudah difasilitaskan kepada umat manusia (QS An Nahl 16:14); untuk pangan, sandang, segala karunia serta mobilitas manusia dan barang (QS Yasin 36:40). Terlebih lagi banyaknya kenikmatan dari keberadaan di posisi batas dua lautan (QS Ar Rahman 55:19-25).

Al-Qur’an bahkan menerangkan adanya energi terbarukan dari dalam lautan (QS Ath Thur 52:6). Kita, umat manusia, pun digesa untuk melakukan eksplorasi ke segala penjuru semua karunia yang sudah disediakan Allah bagi manusia ini (QS Al-Baqarah 2:29 dan Al Jumuah 62:10) tetapi tetap dalam batas sustainabilitas, karena boros dan bermewah-mewah adalah perbuatan dosa (QS Hud 11:116).

Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 menegaskan wilayah Indonesia sebagai archipelagic state atau negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri, dan dunia menerimanya dengan pengakuan UNCLOS 1982.

Kalau visi Indonesia Emas 2045 ingin memosisikan Indonesia sebagai negara maju, maka kemaritiman adalah kunci rahasia kesuksesan kita. Kita perlu belajar bagaimana negara-negara besar, maju ekonominya. Menjadi negara adidaya adalah dengan melayarkan ekonominya pada kemaritiman.

Oleh karena itu, calon pemimpin nasional Indonesia mestilah negarawan yang memahami jati diri Indonesia sebagai negara maritim, bangsa bahari dengan sejarah kegemilangan di samudra, serta memiliki masa depan yang cerah dari kemaritimannya. Dia harus memahami sejarah, punya rekam jejak kemaritiman, mampu menjabarkan gagasan khasnya dalam agenda yang realistis.



MI/Seno



Laut di pelupuk mata

Indonesia dengan 70% wilayahnya berupa lautan adalah habitat kesejatian bangsa ini. Benua maritim yang sangat luas ini membentang 5.300 km dari Sabang hingga Merauke. Suatu bentang geografis yang setara bentangan dari London hingga Mekah, dari Beijing hingga Kabul, dari lepas pantai New York hingga lepas pantai San Francisco, melampaui bentang Benua Amerika.

Bentang benua maritim ini butuh pemimpin nasional yang menghayati paradigma maritim. Dengan sumber daya alam lautan yang luar biasa, kekayaan ini bagaikan peribahasa ‘gajah di pelupuk mata tak tampak’ selama ini. Di depan mata tapi tak tampak, disebut tapi tak dikerjakan.

Posisi geografis maritim ini sejatinya adalah keunggulan komparatif bangsa Indonesia. Modal untuk mencapai cita-cita negara sebagaimana tertera dalam konstitusi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (lihat Pembukaan UUD 1945).

Kepulauan terbesar di dunia ini bukan hanya sebuah benua maritim yang amat luas, ataupun istimewa kandungan SDA-nya, tetapi lebih dari itu, posisinya yang sangat strategis selaku tumpah darah yang wajib dipertahankan sebagai NKRI.

Dengan lokasi kunci ini, kita memberikan 3 laluan ‘jalur umum’ maritim internasional, ALKI 1, 2, dan 3, yang merupakan urat nadi ekonomi dunia. Sekitar 100.000 kapal atau separuh dari seluruh armada kapal dunia melintasi Selat Malaka di perairan Riau Kepulauan setiap tahunnya. Termasuk itu adalah sekitar separuh dari semua armada tanker minyak dunia.

Sebagai bandingan, Terusan Suez hanya dilayari sekitar 16.000 kapal per tahun. Dunia kemaritiman menyebut titik di ALKI 1 dan 2 di Selat Malaka serta Selat Lombok ini sebagai choke points, titik kritis yang sangat rawan. Inilah maritime super highway sekaligus merupakan penyeimbangan pendulum perdamaian dunia.



Prioritasisasi sektor kemaritiman

Calon Presiden Indonesia 2024-2029, dalam hemat penulis, mestilah memiliki kesadaran, kepahaman, dan paradigma kemaritiman dalam membawa Indonesia menuju tujuan negara. Syukur-syukur memiliki rekam jejak membangun wilayah dan penduduk kepulauan. Berikut adalah delapan hal yang perlu mereka perhatikan. Dan, buat kita sebagai rakyat, bisa menakar setiap capres dengan timbangan apakah mereka menjadikan hal berikut ini sebagai prioritas.

Pertama: Menerapkan pengelolaan wilayah laut secara terpadu. Sampai detik ini tidak ada satu otoritas terpadu yang menjadi pemerintahan di laut. Padahal kawasan darat yang meliputi 30% wilayah NKRI dikelola dengan menempatkan 38 gubernur yang memimpin provinsi. Pengelolaan lautan selama ini masih ditangani oleh banyak instansi dari berbagai badan dan kementerian, yang tidak jarang wewenang dan operasinya saling tumpang tindih.

Ini menimbulkan biaya tinggi di sisi pemerintah, juga ekonomi biaya tinggi bagi pengguna wilayah laut, yang berbuntut pada biaya logistik yang terlampau mahal. Laut mestinya menghasilkan pendapatan, bukan laut yang justru menguras dana APBN dan membebani pelaku usaha maritim.

Indonesia sudah mendesak untuk segera melakukan reformasi tata kelola wilayah laut secara terpadu. Apa yang digaungkan sebagai ekonomi biru (Bappenas, 2023) perlu dilandasi dengan sistem pemerintahan di laut yang terpadu.

Keamanan dan keselamatan pelayaran di seluruh perairan Indonesia wajib diutamakan. Coast guard perlu diadakan melalui wewenang yang tidak tumpang tindih dengan instansi pemangku kepentingan wilayah laut kita.

Kedua: Memperbaiki dan mengangkat kesejahteraan nelayan. Capres mestilah berpihak kepada nelayan. Mempunyai komitmen yang lebih tinggi lagi untuk menyejahterakan nelayan dengan berbagai cara.

Merancang agenda dan langkah yang terukur. Mulai dari kemudahan perizinan menangkap ikan, fasilitas kapal, peralatan tangkap dan pengolahan, bahan bakar, cold storage, jaminan keselamatan di laut, budi daya akuakultur, jaminan memasarkan, kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak-anak nelayan, infrastruktur pesisir, permukiman sehat sejahtera, hingga segala kebutuhan agar nelayan kita menjadi tuan di negeri benua maritim ini.

Jangan sampai mereka justru menjadi asing di negeri sendiri. Sebaliknya para nelayan asing modern atau investor kelas kakap Jakarta merajalela dengan teknologi yang sulit terkejar nelayan lokal.

Ketiga: Mengefisienkan mobilitas dan konektivitas. Air laut justru merupakan katalis pertumbuhan yang murah dan cepat. Satu kapal kontainer bermuatan 24 ribu kontainer mampu memindahkan barang dalam hitungan minggu dari Asia Timur ke Eropa. Volume demikian besar, kalau diangkut dengan kereta api untuk tujuan yang sama, memerlukan waktu sekitar satu tahun.

Mobilitas di laut nyaris tidak memerlukan infrastruktur. Hanya perlu sarana armada kapal dan pelabuhan. Tidak perlu membangun prasarana (infrastruktur jalan rayanya). Penduduk di seluruh kepulauan punya hak hidup yang sama untuk bisa berinteraksi, melakukan mobilitas, dan berkomunikasi dengan penduduk lain atau keluarganya yang ada di pulau-pulau lain.

Hasil panen, tangkapan, dan olahan industrinya mesti bisa diangkut ke pasar ataupun konsumen yang ada jauh di ujung Indonesia, bahkan dunia, dengan biaya yang rendah. Jalur mobilitas tidak hanya prasarana yang dibangun, tetapi juga sarananya. Misalnya, membangun kombinasi konektivitas pelayaran dengan jalur paket kereta api akan lebih murah biayanya.

Keempat: Mengoptimalkan pemanfaatan posisi geografis-geoekonomi. Salah satu keunggulan unik Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain di mana pun di dunia ini ialah keberadaannya di antara samudra penting dunia: Pasifik dan Hindia. Posisinya, yang terutama diwakili oleh Selat Malaka, menjadikan Indonesia menjadi negara dengan posisi paling strategis, sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dunia sekaligus penjaga pendulum perdamaian dunia.

Capres mesti jeli dan cerdas melihat posisi penting ini, dan bisa menjabarkan dalam agenda pemerintahannya untuk bisa memanfaatkannya bagi kepentingan Indonesia. Posisi ini semestinya bisa menjadi etalase, pintu masuk, lokomotif ekonomi Indonesia untuk masuk ke kelas ekonomi global.

Kelima: Membangkitkan reindustrialisasi maritim. Wilayah perairan yang luas butuh kapal-kapal tangguh. Diperlukan penguatan industri dan ekonomi maritim dengan memperhatikan keunggulan komparatif wilayahnya. Utamanya, di sekitar alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) 1 Selat Malaka yang jadi urat nadi ekonomi dunia, perlu dikembangkan pusat perdagangan dengan segala industri jasa maritim pendukungnya.

Adapun ALKI 2 Selat Makassar diapit oleh pulau-pulau yang kaya akan sumber daya energi masa depan, sumber daya pangan, dan keunggulan budaya maritim. Diperlukan industri dasar guna menopang mekanisasi untuk pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, dan segala jasa industri kemaritiman. Selain akan meretas jalan bagi terwujudnya ekonomi biru, juga akan menciptakan lapangan pekerjaan yang meluas di timur, tengah, dan barat kepulauan kita sebagai pemerataan ekonomi.

Keenam: Menjaga keamanan wilayah dan keselamatan pelayaran. Keamanan dan keselamatan pelayaran serta tumpang tindih pengelolaan laut dan pencurian ikan ataupun illegal fishing perlu segera ditangani. Masalah pencurian ikan sudah begitu serius menunggu solusi.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, ada 22.000 kapal yang terdeteksi menangkap ikan, tetapi hanya 6.000 yang mempunyai izin (Kompas, 11/10/2022). Kapal penangkap ikan ilegal ini bisa saja merupakan kapal domestik ataupun kapal asing. Penanganan ini tentu merupakan bagian dari urgensi perlunya pemerintahan di laut yang terpadu. Keamanan dan keselamatan pengguna laut mesti menjadi prioritas.

Ketujuh: Melakukan inventarisasi sumber daya laut dan melidunginya dari pencurian. Posisi di antara dua samudra dan secara geologis pertemuan berbagai lempeng tektonik sekaligus memberikan peluang keuntungan multidimensi. Mulai dari perlintasan aliran abadi arus air laut yang berpindah dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia, yang membawa energi terbarukan berupa energi arus laut yang masif, 15 juta m3/detik.

Sumber daya energi terbarukan dari laut ini besar, tapi masih minimun eksplorasi. Selat Makassar, di samping lintasan utama arus itu, juga merupakan perlintasan kapal perang para negara adidaya, menjadikan titik rawan penetrasi pertahanan Indonesia yang wajib diwaspadai.

Selain itu, ada ikan, biota laut, energi, logam dan mineral serta pasir, juga harta karun dari ribuan sunken ships sejak ratusan tahun lalu. Semuanya perlu diinventarisasi, dijaga, dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kedelapan: Menerapkan pembangunan berkelanjutan di laut. Hanyut pula dalam Arus Lintas Indonesia (Arlindo) yang raksasa tadi kelimpahan ikan dan mega biodiversitas biota laut. Pusat terumbu karang dunia ada di Indonesia, pada kawasan yang dikenal dengan Coral Triangle. Spesies ikan kita terlengkap di dunia. Bahkan, ada data yang menyebutkan separuh dari spesies ikan di dunia yang sudah teridentifikasi dapat ditemukan di perairan Indonesia. Luas rumput laut, lanun, dan mangrove juga merupakan yang terluas di dunia.

Pantai kita secara efektif terpanjang di dunia, semua bisa diakses karena air yang hangat sepanjang tahun. Kekayaan biodiversitas laut dan pesisir ini wajib untuk terus dikaji, dipahami, dan dijaga agar bisa ada kohabitasi selaras dengan nelayan dan segala aktivitas kemaritiman kita.

Kita perlu melakukan kerja sama riset dan inovasi global bidang maritim dan kelautan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan Indonesia yang lengkap dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan kepulauan Indonesia. Energi laut merupakan salah satu energi baru terbarukan (EBT) yang potensinya, 63 Gw, di Indonesia saat ini lebih besar daripada energi panas bumi yang 23 Gw (Outlook Energi Indonesia 2023). Energi laut ini mempunyai keunggulan karena densitas energi yang besar, variasinya yang banyak, serta prediktabilitasnya yang tinggi.

Ini yang perlu dilakukan, dan pemerintah bisa memberikan insentif pendanaan dan prioritisasi untuk riset, eksplorasi, dan eksploitasi dalam rangka komitmen Indonesia untuk net zero emission 2060, terlebih lagi untuk melepas ketergantungan impor energi yang semakin mencekik ekonomi kita.

Delapan prioritas kemaritiman di atas mudah-mudahan menjadi perhatian dan diagendakan dalam memimpin Indonesia ke depan. Dengan demikian, kita tidak lagi seperti ayam mati di lumbung padi. Tanpa harus mengejar mimpi doktrin Mahan untuk menguasasi laut dunia, kita cukup mengejawantahkan karunia yang terbentang di depan mata: lautan luas, kepulauan terbesar di dunia pada posisi paling strategis.

Sekali lagi, Indonesia butuh pemimpin yang berwawasan dan punya literasi yang fasih tentang negeri maritim. Berilmu yang lengkap, mengerti tentang negerinya sebagai benua maritim, berupa untaian kepulauan terbesar dan terluas di dunia yang ada pada posisi paling strategis di muka bumi.

Tugas kita sebagai rakyat hanyalah melaksanakan kewajiban melakukan pilihan. Orang Jawa punya istilah ‘sak dhermo nglakoni’, dijalanin aja. Jangan golput. Dengan golput, maka Anda memboroskan uang negara sekitar Rp12,8 triliun (asumsi 18% golput di Pemilu 2019 pada pemilu tahun ini yang menghabiskan biaya Rp71,3 triliun).

Cerdaslah memilih meskipun keputusan akhir sepenuhnya di tangan Allah, karena sejatinya Tuhan telah memilihkan pemimpin bagi kita, dengan menyediakan pemimpin yang mempunyai kelebihan ilmu dan kondisi jasmani yang baik. Dan, kita diingatkan untuk berserah diri kepada Allah yang akan menganugerahkan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki (QS Al-Baqarah 2:247).

WHOEVER rules the waves, rules the world,” kata Alfred Thayer Mahan (c 1890). Ahli strategi perang Amerika abad ke-19 itu menegaskan, “Siapa yang menguasai lautan, maka negara itu menguasai dunia.” Di antara doktrin Mahan, bahwa ‘Control of the seas is necessary for world power status’, telah memicu lahirnya kekuatan Angkatan Laut Amerika dengan armada yang menguasai lautan dunia, menguasai dunia. Akan tetapi, sebetulnya bukan naval power saja, Mahan menekankan juga hegemoni ekonomi.

Lebih tua lagi, Sir Walter Raleigh (c 1615), menyatakan, “Whoever command the sea, commands the trade. Whoever commands the trade of the world, commands the riches of the world. And, consequently, the world itself.”

Pada waktu itu, konteksnya ialah menguasai perdagangan lintas samudra. Ini mendorong lahirnya ekspedisi, eksplorasi laut, dan kolonialisme.

Adapun Al-Qur’an (diwahyukan di abad ke-7) menegaskan berulang kali tentang mensyukuri nikmat atas berlimpahnya karunia lautan yang sudah difasilitaskan kepada umat manusia (QS An Nahl 16:14); untuk pangan, sandang, segala karunia serta mobilitas manusia dan barang (QS Yasin 36:40). Terlebih lagi banyaknya kenikmatan dari keberadaan di posisi batas dua lautan (QS Ar Rahman 55:19-25).

Al-Qur’an bahkan menerangkan adanya energi terbarukan dari dalam lautan (QS Ath Thur 52:6). Kita, umat manusia, pun digesa untuk melakukan eksplorasi ke segala penjuru semua karunia yang sudah disediakan Allah bagi manusia ini (QS Al-Baqarah 2:29 dan Al Jumuah 62:10) tetapi tetap dalam batas sustainabilitas, karena boros dan bermewah-mewah adalah perbuatan dosa (QS Hud 11:116).

Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 menegaskan wilayah Indonesia sebagai archipelagic state atau negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri, dan dunia menerimanya dengan pengakuan UNCLOS 1982.

Kalau visi Indonesia Emas 2045 ingin memosisikan Indonesia sebagai negara maju, maka kemaritiman adalah kunci rahasia kesuksesan kita. Kita perlu belajar bagaimana negara-negara besar, maju ekonominya. Menjadi negara adidaya adalah dengan melayarkan ekonominya pada kemaritiman.

Oleh karena itu, calon pemimpin nasional Indonesia mestilah negarawan yang memahami jati diri Indonesia sebagai negara maritim, bangsa bahari dengan sejarah kegemilangan di samudra, serta memiliki masa depan yang cerah dari kemaritimannya. Dia harus memahami sejarah, punya rekam jejak kemaritiman, mampu menjabarkan gagasan khasnya dalam agenda yang realistis.

MI/Seno

 

Laut di pelupuk mata

Indonesia dengan 70% wilayahnya berupa lautan adalah habitat kesejatian bangsa ini. Benua maritim yang sangat luas ini membentang 5.300 km dari Sabang hingga Merauke. Suatu bentang geografis yang setara bentangan dari London hingga Mekah, dari Beijing hingga Kabul, dari lepas pantai New York hingga lepas pantai San Francisco, melampaui bentang Benua Amerika.

Bentang benua maritim ini butuh pemimpin nasional yang menghayati paradigma maritim. Dengan sumber daya alam lautan yang luar biasa, kekayaan ini bagaikan peribahasa ‘gajah di pelupuk mata tak tampak’ selama ini. Di depan mata tapi tak tampak, disebut tapi tak dikerjakan.

Posisi geografis maritim ini sejatinya adalah keunggulan komparatif bangsa Indonesia. Modal untuk mencapai cita-cita negara sebagaimana tertera dalam konstitusi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (lihat Pembukaan UUD 1945).

Kepulauan terbesar di dunia ini bukan hanya sebuah benua maritim yang amat luas, ataupun istimewa kandungan SDA-nya, tetapi lebih dari itu, posisinya yang sangat strategis selaku tumpah darah yang wajib dipertahankan sebagai NKRI.

Dengan lokasi kunci ini, kita memberikan 3 laluan ‘jalur umum’ maritim internasional, ALKI 1, 2, dan 3, yang merupakan urat nadi ekonomi dunia. Sekitar 100.000 kapal atau separuh dari seluruh armada kapal dunia melintasi Selat Malaka di perairan Riau Kepulauan setiap tahunnya. Termasuk itu adalah sekitar separuh dari semua armada tanker minyak dunia.

Sebagai bandingan, Terusan Suez hanya dilayari sekitar 16.000 kapal per tahun. Dunia kemaritiman menyebut titik di ALKI 1 dan 2 di Selat Malaka serta Selat Lombok ini sebagai choke points, titik kritis yang sangat rawan. Inilah maritime super highway sekaligus merupakan penyeimbangan pendulum perdamaian dunia.

 

Prioritasisasi sektor kemaritiman

Calon Presiden Indonesia 2024-2029, dalam hemat penulis, mestilah memiliki kesadaran, kepahaman, dan paradigma kemaritiman dalam membawa Indonesia menuju tujuan negara. Syukur-syukur memiliki rekam jejak membangun wilayah dan penduduk kepulauan. Berikut adalah delapan hal yang perlu mereka perhatikan. Dan, buat kita sebagai rakyat, bisa menakar setiap capres dengan timbangan apakah mereka menjadikan hal berikut ini sebagai prioritas.

Pertama: Menerapkan pengelolaan wilayah laut secara terpadu. Sampai detik ini tidak ada satu otoritas terpadu yang menjadi pemerintahan di laut. Padahal kawasan darat yang meliputi 30% wilayah NKRI dikelola dengan menempatkan 38 gubernur yang memimpin provinsi. Pengelolaan lautan selama ini masih ditangani oleh banyak instansi dari berbagai badan dan kementerian, yang tidak jarang wewenang dan operasinya saling tumpang tindih.

Ini menimbulkan biaya tinggi di sisi pemerintah, juga ekonomi biaya tinggi bagi pengguna wilayah laut, yang berbuntut pada biaya logistik yang terlampau mahal. Laut mestinya menghasilkan pendapatan, bukan laut yang justru menguras dana APBN dan membebani pelaku usaha maritim.

Indonesia sudah mendesak untuk segera melakukan reformasi tata kelola wilayah laut secara terpadu. Apa yang digaungkan sebagai ekonomi biru (Bappenas, 2023) perlu dilandasi dengan sistem pemerintahan di laut yang terpadu.

Keamanan dan keselamatan pelayaran di seluruh perairan Indonesia wajib diutamakan. Coast guard perlu diadakan melalui wewenang yang tidak tumpang tindih dengan instansi pemangku kepentingan wilayah laut kita.

Kedua: Memperbaiki dan mengangkat kesejahteraan nelayan. Capres mestilah berpihak kepada nelayan. Mempunyai komitmen yang lebih tinggi lagi untuk menyejahterakan nelayan dengan berbagai cara.

Merancang agenda dan langkah yang terukur. Mulai dari kemudahan perizinan menangkap ikan, fasilitas kapal, peralatan tangkap dan pengolahan, bahan bakar, cold storage, jaminan keselamatan di laut, budi daya akuakultur, jaminan memasarkan, kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak-anak nelayan, infrastruktur pesisir, permukiman sehat sejahtera, hingga segala kebutuhan agar nelayan kita menjadi tuan di negeri benua maritim ini.

Jangan sampai mereka justru menjadi asing di negeri sendiri. Sebaliknya para nelayan asing modern atau investor kelas kakap Jakarta merajalela dengan teknologi yang sulit terkejar nelayan lokal.

Ketiga: Mengefisienkan mobilitas dan konektivitas. Air laut justru merupakan katalis pertumbuhan yang murah dan cepat. Satu kapal kontainer bermuatan 24 ribu kontainer mampu memindahkan barang dalam hitungan minggu dari Asia Timur ke Eropa. Volume demikian besar, kalau diangkut dengan kereta api untuk tujuan yang sama, memerlukan waktu sekitar satu tahun.

Mobilitas di laut nyaris tidak memerlukan infrastruktur. Hanya perlu sarana armada kapal dan pelabuhan. Tidak perlu membangun prasarana (infrastruktur jalan rayanya). Penduduk di seluruh kepulauan punya hak hidup yang sama untuk bisa berinteraksi, melakukan mobilitas, dan berkomunikasi dengan penduduk lain atau keluarganya yang ada di pulau-pulau lain.

Hasil panen, tangkapan, dan olahan industrinya mesti bisa diangkut ke pasar ataupun konsumen yang ada jauh di ujung Indonesia, bahkan dunia, dengan biaya yang rendah. Jalur mobilitas tidak hanya prasarana yang dibangun, tetapi juga sarananya. Misalnya, membangun kombinasi konektivitas pelayaran dengan jalur paket kereta api akan lebih murah biayanya.

Keempat: Mengoptimalkan pemanfaatan posisi geografis-geoekonomi. Salah satu keunggulan unik Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain di mana pun di dunia ini ialah keberadaannya di antara samudra penting dunia: Pasifik dan Hindia. Posisinya, yang terutama diwakili oleh Selat Malaka, menjadikan Indonesia menjadi negara dengan posisi paling strategis, sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dunia sekaligus penjaga pendulum perdamaian dunia.

Capres mesti jeli dan cerdas melihat posisi penting ini, dan bisa menjabarkan dalam agenda pemerintahannya untuk bisa memanfaatkannya bagi kepentingan Indonesia. Posisi ini semestinya bisa menjadi etalase, pintu masuk, lokomotif ekonomi Indonesia untuk masuk ke kelas ekonomi global.

Kelima: Membangkitkan reindustrialisasi maritim. Wilayah perairan yang luas butuh kapal-kapal tangguh. Diperlukan penguatan industri dan ekonomi maritim dengan memperhatikan keunggulan komparatif wilayahnya. Utamanya, di sekitar alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) 1 Selat Malaka yang jadi urat nadi ekonomi dunia, perlu dikembangkan pusat perdagangan dengan segala industri jasa maritim pendukungnya.

Adapun ALKI 2 Selat Makassar diapit oleh pulau-pulau yang kaya akan sumber daya energi masa depan, sumber daya pangan, dan keunggulan budaya maritim. Diperlukan industri dasar guna menopang mekanisasi untuk pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, dan segala jasa industri kemaritiman. Selain akan meretas jalan bagi terwujudnya ekonomi biru, juga akan menciptakan lapangan pekerjaan yang meluas di timur, tengah, dan barat kepulauan kita sebagai pemerataan ekonomi.

Keenam: Menjaga keamanan wilayah dan keselamatan pelayaran. Keamanan dan keselamatan pelayaran serta tumpang tindih pengelolaan laut dan pencurian ikan ataupun illegal fishing perlu segera ditangani. Masalah pencurian ikan sudah begitu serius menunggu solusi.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, ada 22.000 kapal yang terdeteksi menangkap ikan, tetapi hanya 6.000 yang mempunyai izin (Kompas, 11/10/2022). Kapal penangkap ikan ilegal ini bisa saja merupakan kapal domestik ataupun kapal asing. Penanganan ini tentu merupakan bagian dari urgensi perlunya pemerintahan di laut yang terpadu. Keamanan dan keselamatan pengguna laut mesti menjadi prioritas.

Ketujuh: Melakukan inventarisasi sumber daya laut dan melidunginya dari pencurian. Posisi di antara dua samudra dan secara geologis pertemuan berbagai lempeng tektonik sekaligus memberikan peluang keuntungan multidimensi. Mulai dari perlintasan aliran abadi arus air laut yang berpindah dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia, yang membawa energi terbarukan berupa energi arus laut yang masif, 15 juta m3/detik.

Sumber daya energi terbarukan dari laut ini besar, tapi masih minimun eksplorasi. Selat Makassar, di samping lintasan utama arus itu, juga merupakan perlintasan kapal perang para negara adidaya, menjadikan titik rawan penetrasi pertahanan Indonesia yang wajib diwaspadai.

Selain itu, ada ikan, biota laut, energi, logam dan mineral serta pasir, juga harta karun dari ribuan sunken ships sejak ratusan tahun lalu. Semuanya perlu diinventarisasi, dijaga, dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kedelapan: Menerapkan pembangunan berkelanjutan di laut. Hanyut pula dalam Arus Lintas Indonesia (Arlindo) yang raksasa tadi kelimpahan ikan dan mega biodiversitas biota laut. Pusat terumbu karang dunia ada di Indonesia, pada kawasan yang dikenal dengan Coral Triangle. Spesies ikan kita terlengkap di dunia. Bahkan, ada data yang menyebutkan separuh dari spesies ikan di dunia yang sudah teridentifikasi dapat ditemukan di perairan Indonesia. Luas rumput laut, lanun, dan mangrove juga merupakan yang terluas di dunia.

Pantai kita secara efektif terpanjang di dunia, semua bisa diakses karena air yang hangat sepanjang tahun. Kekayaan biodiversitas laut dan pesisir ini wajib untuk terus dikaji, dipahami, dan dijaga agar bisa ada kohabitasi selaras dengan nelayan dan segala aktivitas kemaritiman kita.

Kita perlu melakukan kerja sama riset dan inovasi global bidang maritim dan kelautan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan Indonesia yang lengkap dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan kepulauan Indonesia. Energi laut merupakan salah satu energi baru terbarukan (EBT) yang potensinya, 63 Gw, di Indonesia saat ini lebih besar daripada energi panas bumi yang 23 Gw (Outlook Energi Indonesia 2023). Energi laut ini mempunyai keunggulan karena densitas energi yang besar, variasinya yang banyak, serta prediktabilitasnya yang tinggi.

Ini yang perlu dilakukan, dan pemerintah bisa memberikan insentif pendanaan dan prioritisasi untuk riset, eksplorasi, dan eksploitasi dalam rangka komitmen Indonesia untuk net zero emission 2060, terlebih lagi untuk melepas ketergantungan impor energi yang semakin mencekik ekonomi kita.

Delapan prioritas kemaritiman di atas mudah-mudahan menjadi perhatian dan diagendakan dalam memimpin Indonesia ke depan. Dengan demikian, kita tidak lagi seperti ayam mati di lumbung padi. Tanpa harus mengejar mimpi doktrin Mahan untuk menguasasi laut dunia, kita cukup mengejawantahkan karunia yang terbentang di depan mata: lautan luas, kepulauan terbesar di dunia pada posisi paling strategis.

Sekali lagi, Indonesia butuh pemimpin yang berwawasan dan punya literasi yang fasih tentang negeri maritim. Berilmu yang lengkap, mengerti tentang negerinya sebagai benua maritim, berupa untaian kepulauan terbesar dan terluas di dunia yang ada pada posisi paling strategis di muka bumi.

Tugas kita sebagai rakyat hanyalah melaksanakan kewajiban melakukan pilihan. Orang Jawa punya istilah ‘sak dhermo nglakoni’, dijalanin aja. Jangan golput. Dengan golput, maka Anda memboroskan uang negara sekitar Rp12,8 triliun (asumsi 18% golput di Pemilu 2019 pada pemilu tahun ini yang menghabiskan biaya Rp71,3 triliun).

Cerdaslah memilih meskipun keputusan akhir sepenuhnya di tangan Allah, karena sejatinya Tuhan telah memilihkan pemimpin bagi kita, dengan menyediakan pemimpin yang mempunyai kelebihan ilmu dan kondisi jasmani yang baik. Dan, kita diingatkan untuk berserah diri kepada Allah yang akan menganugerahkan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki (QS Al-Baqarah 2:247).

Sumber: mediaindonesia.com