MICE  

‘Mas Anies…Mas Anies’

DEBAT ketiga calon presiden (Capres) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7 Januari 2024 rupanya berbuntut tidak sedap bagi Capres yang mengkritisi kinerja Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang kebetulan di kabinetnya Presiden Jokowi menjabat sebagai menteri pertahanan.

Kebetulan sang Capres yang dianggap kritis dan kemudian diopinikan di luar arena debat sebagai “menyerang pribadi” Prabowo itu adalah Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Padahal Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, juga tidak kalah kritis saat menyoroti kinerja Prabowo sebagai menteri pertahanan.

Tapi, entah mengapa pascadebat, Capres yang dituduh menguliti kinerja Prabowo sebagai menhan, hanya dialamatkan kepada Anies?

Sangat mungkin, sejak debat pertama, Anies memang di atas angin. Ibarat pemain sepak bola, ia menguasai lapangan dan membuat lawan tandingnya, khususnya Prabowo, sebagai “kapten” kesebelasan tidak berdaya dan pusat pasi. Sampai-sampai tim manajer dan pelatihnya merasa perlu melobi “wasit” saat istirahat.

Bahkan tidak urung, Presiden Jokowi pun turun tangan cawe-cawe dan menyimpulkan debat capres ketiga (kedua khusus buat capres) tidak sesuai tema dan mengandung “serangan secara personal”.

Intinya, debat capres malam itu keluar dari tema yang sudah ditetapkan KPU, yakni isu pertahanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Apakah Anda sependapat dengan Presiden Jokowi? Maaf, silakan pembaca menyimpulkan sendiri. Saya tidak akan mempengaruhi Anda, meskipun sehari sebelumnya, Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan khusus (makan bersama) dengan Prabowo Subianto.

Sangat mungkin bagi kubu Prabowo, Anies jika dibiarkan, dianggap bakal mengancam performa Prabowo yang telah disiapkan nyaris sangat sempurna.

Bagaimana kubu Prabowo tidak ketar-ketir, pascadebat ketiga, sosok Prabowo jeblok. Ibarat saham, nilainya jatuh.

Di X (Twitter), ada polling “pascadebat ketiga siapa pilihan presiden Anda?” yang dilakukan netizen menghasilkan data, Prabowo mendapat 6,6% suara dari 75.426 partisipan, sementara Anies mendapat 75%.

Liputan6 juga melakukan polling untuk mengetahui siapa pasangan capres-cawapres terfavorit, menghasilkan data, pasangan Prabowo-Gibran hanya 3%, sementara Anies-Muhaimin 46%, dan pasangan Ganjar-Mahfud 51%.

Saran saya kepada kubu Prabowo-Gibran, nggak usah serius menanggapi terkait data di atas. Anggap saja itu guyonan. Beres. Berkosentrasilah untuk debat-debat berikutnya.

Oleh sebab itu, menurut saya, rencana Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) ke Bawaslu untuk melaporkan Anies Baswedan terlalu berlebihan. Lebai.

Bahwa sang “pendekar” pendukung Prabowo menuding Anies melontarkan pernyataan menyerang capres nomor urut 2, dalam debat capres Minggu (7/1) malah bisa jadi bahan tertawaan masyarakat.

Bagaimana tidak menjadi bahan tertawaan sebab pelaporan materi debat ke Bawaslu merupakan lelucon paling lucu dalam Pemilu 2024.

Tahukah kalian bahwa debat adalah forum publik untuk mengkritik atau membedah visi, misi, program atau kebijakan yang sedang berjalan.

Siapa pun kecuali kubu Prabowo, sangat memahami bahwa saat debat hari Minggu itu tidak ada serangan terhadap personal atau pribadi karena semuanya menyangkut program dan kebijakan.

Jika pun ada materi yang dianggap salah atau keliru, capres yang dikritik harus meluruskan dalam forum debat, bukan oleh pihak lain, atau beralasan waktunya kurang.

Misalnya soal pernyataan Anies Baswedan mengenai tanah milik Prabowo seluas 340.000 hektare. Ini adalah angka yang dikemukakan sejak 2019 oleh Jokowi dalam debat capres. Malah ada rinciannya 220.000 hektare di Kaltim dan 120.000 hektare di Aceh. Kalau salah mestinya Prabowo langsung klarifikasi. Juga soal anggaran Rp700 triliun.

Materi debat semestinya diselesaikan di forum debat, bukan dibawa ke luar forum debat. Membawa materi debat ke luar forum debat menunjukkan dendam berkepanjangan, bukan sikap negarawan.

Kita juga perlu menegaskan bahwa kedekatan hubungan antara paslon, senior-yunior, tidak boleh mengurangi sikap kritis di antara sesama paslon karena yang dipertaruhkan adalah menyangkut negara, bukan hubungan personal.

Kita berharap KPU membuat aturan untuk melindungi kekebalan capres dalam berdebat. Para paslon tentu menyampaikan sesuatu secara bertanggung jawab di dalam forum debat dan tidak asal bunyi karena mereka mempertanggungjawabkanya kepada publik.

Justru yang menjadi keprihatinan kita jika ada capres yang bersikap emosional membawa materi debat ke luar forum debat.

Kalau pada debat berikutnya ada kritik dari Anies, sungguh menjadi hiburan tersendiri jika Prabowo berkomentar lagi, “Mas Anies…Mas Anies.” Itu sudah cukup.

Masyarakat sudah bisa membaca dan menyimpulkan, kok, apa di balik ucapan, “Mas Anies…Mas Anies.”

DEBAT ketiga calon presiden (Capres) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7 Januari 2024 rupanya berbuntut tidak sedap bagi Capres yang mengkritisi kinerja Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang kebetulan di kabinetnya Presiden Jokowi menjabat sebagai menteri pertahanan.

Kebetulan sang Capres yang dianggap kritis dan kemudian diopinikan di luar arena debat sebagai “menyerang pribadi” Prabowo itu adalah Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Padahal Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, juga tidak kalah kritis saat menyoroti kinerja Prabowo sebagai menteri pertahanan.

Tapi, entah mengapa pascadebat, Capres yang dituduh menguliti kinerja Prabowo sebagai menhan, hanya dialamatkan kepada Anies?

Sangat mungkin, sejak debat pertama, Anies memang di atas angin. Ibarat pemain sepak bola, ia menguasai lapangan dan membuat lawan tandingnya, khususnya Prabowo, sebagai “kapten” kesebelasan tidak berdaya dan pusat pasi. Sampai-sampai tim manajer dan pelatihnya merasa perlu melobi “wasit” saat istirahat.

Bahkan tidak urung, Presiden Jokowi pun turun tangan cawe-cawe dan menyimpulkan debat capres ketiga (kedua khusus buat capres) tidak sesuai tema dan mengandung “serangan secara personal”.

Intinya, debat capres malam itu keluar dari tema yang sudah ditetapkan KPU, yakni isu pertahanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Apakah Anda sependapat dengan Presiden Jokowi? Maaf, silakan pembaca menyimpulkan sendiri. Saya tidak akan mempengaruhi Anda, meskipun sehari sebelumnya, Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan khusus (makan bersama) dengan Prabowo Subianto.

Sangat mungkin bagi kubu Prabowo, Anies jika dibiarkan, dianggap bakal mengancam performa Prabowo yang telah disiapkan nyaris sangat sempurna.

Bagaimana kubu Prabowo tidak ketar-ketir, pascadebat ketiga, sosok Prabowo jeblok. Ibarat saham, nilainya jatuh.

Di X (Twitter), ada polling “pascadebat ketiga siapa pilihan presiden Anda?” yang dilakukan netizen menghasilkan data, Prabowo mendapat 6,6% suara dari 75.426 partisipan, sementara Anies mendapat 75%.

Liputan6 juga melakukan polling untuk mengetahui siapa pasangan capres-cawapres terfavorit, menghasilkan data, pasangan Prabowo-Gibran hanya 3%, sementara Anies-Muhaimin 46%, dan pasangan Ganjar-Mahfud 51%.

Saran saya kepada kubu Prabowo-Gibran, nggak usah serius menanggapi terkait data di atas. Anggap saja itu guyonan. Beres. Berkosentrasilah untuk debat-debat berikutnya.

Oleh sebab itu, menurut saya, rencana Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) ke Bawaslu untuk melaporkan Anies Baswedan terlalu berlebihan. Lebai.

Bahwa sang “pendekar” pendukung Prabowo menuding Anies melontarkan pernyataan menyerang capres nomor urut 2, dalam debat capres Minggu (7/1) malah bisa jadi bahan tertawaan masyarakat.

Bagaimana tidak menjadi bahan tertawaan sebab pelaporan materi debat ke Bawaslu merupakan lelucon paling lucu dalam Pemilu 2024.

Tahukah kalian bahwa debat adalah forum publik untuk mengkritik atau membedah visi, misi, program atau kebijakan yang sedang berjalan.

Siapa pun kecuali kubu Prabowo, sangat memahami bahwa saat debat hari Minggu itu tidak ada serangan terhadap personal atau pribadi karena semuanya menyangkut program dan kebijakan.

Jika pun ada materi yang dianggap salah atau keliru, capres yang dikritik harus meluruskan dalam forum debat, bukan oleh pihak lain, atau beralasan waktunya kurang.

Misalnya soal pernyataan Anies Baswedan mengenai tanah milik Prabowo seluas 340.000 hektare. Ini adalah angka yang dikemukakan sejak 2019 oleh Jokowi dalam debat capres. Malah ada rinciannya 220.000 hektare di Kaltim dan 120.000 hektare di Aceh. Kalau salah mestinya Prabowo langsung klarifikasi. Juga soal anggaran Rp700 triliun.

Materi debat semestinya diselesaikan di forum debat, bukan dibawa ke luar forum debat. Membawa materi debat ke luar forum debat menunjukkan dendam berkepanjangan, bukan sikap negarawan.

Kita juga perlu menegaskan bahwa kedekatan hubungan antara paslon, senior-yunior, tidak boleh mengurangi sikap kritis di antara sesama paslon karena yang dipertaruhkan adalah menyangkut negara, bukan hubungan personal.

Kita berharap KPU membuat aturan untuk melindungi kekebalan capres dalam berdebat. Para paslon tentu menyampaikan sesuatu secara bertanggung jawab di dalam forum debat dan tidak asal bunyi karena mereka mempertanggungjawabkanya kepada publik.

Justru yang menjadi keprihatinan kita jika ada capres yang bersikap emosional membawa materi debat ke luar forum debat.

Kalau pada debat berikutnya ada kritik dari Anies, sungguh menjadi hiburan tersendiri jika Prabowo berkomentar lagi, “Mas Anies…Mas Anies.” Itu sudah cukup.

Masyarakat sudah bisa membaca dan menyimpulkan, kok, apa di balik ucapan, “Mas Anies…Mas¬†Anies.”

Sumber: mediaindonesia.com