MICE  

Lompatan Pendapatan dan Re-Industrialisasi Desa

Lompatan Pendapatan dan Re-Industrialisasi Desa

DESA dan sektor agraria merupakan korban utama politik pengabaian (political ignorance) dari paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan. Padahal desa memiliki banyak sumber daya yang bisa dikembangkan secara luas di berbagai sektor.

Desa memberi jawaban konkrit tujuan lebih penting dari sekadar menjadi negara maju, yaitu lompatan pendapatan warga yang memenuhi standar negara maju.

Pada 2022 produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia baru mencapai US$4.783,9. Artinya, rata-rata penduduk Indonesia memiliki pendapatan sekitar Rp71 juta per tahun, atau sekitar Rp5,9 juta per bulan. Angka tersebut masih jauh dari kriteria negara maju, yang punya PDB per kapita sekitar US$23 ribu. Singkatnya kita butuh lompatan pendapatan warga 7 kali lipat.

Bagaimana pendapatan warga desa? Merujuk Data BPI (Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Kemendesa, jumlah pendapatan warga desa pada 2013 sebesar Rp505.461 per kapita per bulan. Dalam 8 tahun terakhir memang ada tren pertumbuhan, jumlahnya meningkat 47,97% menjadi Rp971.445 per kapita per bulan. Tantangannya adalah bagaimana mendorong ‘lompatan’ pendapatan warga desa per kapita menjadi 4-5 juta per bulan secara merata pada 2045?

Lompatan pendapatan menjadi wacana penting karena menjadi negara maju, tidak cukup hanya mengandalkan pencapain pertumbuhan ekonomi tahunan tinggi misalnya di atas 7%-8% tetapi kualitas kesejahteraan tidak merata. Keadilan dalam konteks kesejahteraan dapat berarti tingginya pendapatan warga sebanyak-banyaknya berimbang dengan laju tingginya GDP (gross domestic product).

Menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country) harus juga berarti tingginya lompatan pendapatan warga (gross national income) per kapita khususnya warga di perdesaan.

Kenapa desa harus menjadi ukuran?

Indonesia memiliki 75.265 desa atau hampir 90%. Kelurahan hanya 10% atau 8.498. Dari sisi demografi 214 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di desa atau 71% dan hanya 29% atau 61 juta jiwa tinggal di kelurahan. Di sisi lain data Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan saat ini kita memiliki 23.035 desa maju berkembang dan 11.456 desa mandiri. Alokasi dana desa dalam 5 tahun terakhir juga berhasil mengurangi desa sangat tertinggal dari dari 13.453 desa menjadi 4.850 desa, desa tertinggal berkurang 26.438 desa, dari 33.592 desa menjadi 7.154 desa.

Kembali pada pertanyaan pokoknya; apa yang kita butuhkan untuk menciptakan lompatan pendapatan warga desa sehingga memenuhi kualitas dan target pendapatan penduduk negara menengah-maju? Model pembanguan desa seperti apa yang memungkinkan terciptanya lapangan kerja dan berkontribusi bagi lompatan pendapatan warga?

Secara singkat paradigma baru pembangunan desa untuk memperluas keadilan dalam konteks kesejahteraan warga harus mengarah pada empat langkah utama; pertama, penguatan ekonomi desa berbasis sistem pangan-agraria. Hal itu berarti sektor tradable (pertanian, pertambangan, dan manufaktur) yang padat tenaga kerja dan berbasis lokal lebih utama ketimbang sektor non-tradable yang bersifat padat modal.

Neraca pertumbuhan ekonomi harus berbasis padat karya (broad-based growth) sehingga memungkinkan daya beli masyarakat tumbuh dan lapangan kerja baru tersedia untuk semua.

Kedua, inovasi dalam proyek industrialisasi harus berjalan beriring dengan adaptasi iklim dan teknologi. Strategi pembangunan hijau selain terkait dampak nyata krisis iklim, juga menjadi langkah strategis mengingat banyakanya pembiayaan skala global dari sektor bisnis membutuhkan sistem ekonomi-pangan berparadigma hijau sejak produksi sampai hasil.

Sebagai acuan, hampir 3/4 emisi berasal dari penggunaan energi, 1/5 dari pertanian dan penggunaan lahan dan sisanya 8% dari industri dan limbah. Desa dapat berkontribusi memberi dampak ekologis mencapai tujuan net zero emission. Infrastruktur digital desa menjadi penting dalam menggerakkan laju inovasi ekonomi perdesaan berbasis pertanian-pangan hijau tersebut.

Saat ini data menjadi kekuatan dalam semua sektor modern hari ini. Bahkan saat ini data (big data) lebih berharga dari emas. Desa bisa memiliki data sosial dan ekonomi yang akan bermanfaat dalam perencanaan pembangunan desa hingga kebutuhan pasar ekonomi.

Dari 83.218 desa dan kelurahan, masih ada 12.548 (sekitar 15%) desa dan kelurahan belum memiliki akses internet 4G. Hal lebih substansial adalah 85% desa dengan jariangan 4G sudahkah berorientasi digital dalam praktik industri dan ekonominya?

Ketiga, proyek industrialisasi desa harus berorientasi lokal meski tidak mengabaikan sasaran pasar menengah bahkan ekspor. Tetapi strategi kawasan industri desa harus diterapkan bersamaan dengan agenda sasaran lebih aktual yaitu pengembangan industri menengah dan kecil.

Dalam konteks besar (re) industrialisasi desa, industri pengolahan sangat penting bagi desa. Saat ini memang telah banyak industri skala mikro kecil yang dapat berkembang baik di desa. Namun, perlu didorong agar tercipta nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja luas.

Oleh sebab itu agenda industrialisasi desa harus berfokus pemenuhan konsumsi lokal. Pemerintah bertanggung jawab menciptakan pasar. Artinya pasar dan modal bukan lagi menjadi masalah. Misalnya industri pengawetan produk pertanian yang berbasis desa namun untuk kepentingan beberapa kecamatan atau kabupaten.

Keempat, untuk mewujudkan pembangunan perdesaan demikian, tidak bisa tidak harus dipayungi kebijakan makro ekonomi, politik fiskal, moneter, keuangan, perdagangan, investasi, yang memihak dan menjadikan desa sebagai arus utama pembangunan. Dalam konteks tersebut, political will selalu akan lebih mudah didapat dari pemimpin yang memiliki interest dan memahami tantangan ekonomi perdesaan.

Sebagai catatan, sektor pertanian masih paling efektif guna memerangi kemiskinan dan kelaparan, sekaligus menjaga keberlanjutan sistem ekologis. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut PDB Indonesia tumbuh 4,94% secara year-on-year (yoy). Kontribusi pertanian, industri pengolahan, perdagangan, mencapai lebih dari 50% terhadap PDB triwulan III-2023. Besaran PDB pertanian sendiri atas dasar harga berlaku mencapai Rp718,4 triliun dan atas dasar harga konstan Rp397,3 triliun.

Ke depan pembangunan perdesaan harus diorientasikan dalam skala kawasan; desa harus didesain terintegrasi dengan industri pengolahan. Sumber daya ekonomi sebisa mungkin ditahan desa, dan hanya keluar setelah melalui proses penciptaan nilai tambah.

Visi pemimpin baru

Pentingnya desa dan agenda baru pembangunan kawasan perdesaan mestinya mendorong publik menilik visi dan misi ekonomi kawasan perdesaan para calon pemimpin 2024 nanti. Kandidat mana memiliki kesadaran dan gagasan pembangunan dan industrialisasi desa paling ideal dan kontekstual.

Kita butuh pemimpin yang komitmen mendorong negara membuat kebijakan dan insentif bagi pembangunan desa. Per desa Rp2 miliar atau Rp5 miliar insentif dana pembangunan, mestinya bukan hal mustahil bagi negara dengan pendapatan lebih dari dua ribu triliuan seperti Indonesia— persisnya pendapatan negara APBN 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun.

Selain itu dana desa terbukti memiliki dampak positif. Sejak penyaluran dana desa, tingkat pengangguran terbuka semakin turun. Dengan tingkat yang selalu lebih rendah, desa menjadi penyangga tingkat pengangguran terbuka nasional.

Kebijakan padat karya tunai desa (PKTD), juga mampu menahan laju naiknya tingkat pengangguran terbuka di desa lebih rendah (naik 0,25%) daripada kota (naik 2,03%) sepanjang pandemi covid-19 pada 2019-2021.

Lagi pula sudah waktunya desa dan lompatan pendapatan warga desa menjadi kepentingan ekonomi nasional kita. Mengabaikan lompatan pendapatan dan kesejahteraan warga desa dalam mencapai Indonesia maju 2045— ga bahaya tah?

DESA dan sektor agraria merupakan korban utama politik pengabaian (political ignorance) dari paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan. Padahal desa memiliki banyak sumber daya yang bisa dikembangkan secara luas di berbagai sektor.

Desa memberi jawaban konkrit tujuan lebih penting dari sekadar menjadi negara maju, yaitu lompatan pendapatan warga yang memenuhi standar negara maju.

Pada 2022 produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia baru mencapai US$4.783,9. Artinya, rata-rata penduduk Indonesia memiliki pendapatan sekitar Rp71 juta per tahun, atau sekitar Rp5,9 juta per bulan. Angka tersebut masih jauh dari kriteria negara maju, yang punya PDB per kapita sekitar US$23 ribu. Singkatnya kita butuh lompatan pendapatan warga 7 kali lipat.

Bagaimana pendapatan warga desa? Merujuk Data BPI (Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Kemendesa, jumlah pendapatan warga desa pada 2013 sebesar Rp505.461 per kapita per bulan. Dalam 8 tahun terakhir memang ada tren pertumbuhan, jumlahnya meningkat 47,97% menjadi Rp971.445 per kapita per bulan. Tantangannya adalah bagaimana mendorong ‘lompatan’ pendapatan warga desa per kapita menjadi 4-5 juta per bulan secara merata pada 2045?

Lompatan pendapatan menjadi wacana penting karena menjadi negara maju, tidak cukup hanya mengandalkan pencapain pertumbuhan ekonomi tahunan tinggi misalnya di atas 7%-8% tetapi kualitas kesejahteraan tidak merata. Keadilan dalam konteks kesejahteraan dapat berarti tingginya pendapatan warga sebanyak-banyaknya berimbang dengan laju tingginya GDP (gross domestic product).

Menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country) harus juga berarti tingginya lompatan pendapatan warga (gross national income) per kapita khususnya warga di perdesaan.

Kenapa desa harus menjadi ukuran?

Indonesia memiliki 75.265 desa atau hampir 90%. Kelurahan hanya 10% atau 8.498. Dari sisi demografi 214 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di desa atau 71% dan hanya 29% atau 61 juta jiwa tinggal di kelurahan. Di sisi lain data Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan saat ini kita memiliki 23.035 desa maju berkembang dan 11.456 desa mandiri. Alokasi dana desa dalam 5 tahun terakhir juga berhasil mengurangi desa sangat tertinggal dari dari 13.453 desa menjadi 4.850 desa, desa tertinggal berkurang 26.438 desa, dari 33.592 desa menjadi 7.154 desa.

Kembali pada pertanyaan pokoknya; apa yang kita butuhkan untuk menciptakan lompatan pendapatan warga desa sehingga memenuhi kualitas dan target pendapatan penduduk negara menengah-maju? Model pembanguan desa seperti apa yang memungkinkan terciptanya lapangan kerja dan berkontribusi bagi lompatan pendapatan warga?

Secara singkat paradigma baru pembangunan desa untuk memperluas keadilan dalam konteks kesejahteraan warga harus mengarah pada empat langkah utama; pertama, penguatan ekonomi desa berbasis sistem pangan-agraria. Hal itu berarti sektor tradable (pertanian, pertambangan, dan manufaktur) yang padat tenaga kerja dan berbasis lokal lebih utama ketimbang sektor non-tradable yang bersifat padat modal.

Neraca pertumbuhan ekonomi harus berbasis padat karya (broad-based growth) sehingga memungkinkan daya beli masyarakat tumbuh dan lapangan kerja baru tersedia untuk semua.

Kedua, inovasi dalam proyek industrialisasi harus berjalan beriring dengan adaptasi iklim dan teknologi. Strategi pembangunan hijau selain terkait dampak nyata krisis iklim, juga menjadi langkah strategis mengingat banyakanya pembiayaan skala global dari sektor bisnis membutuhkan sistem ekonomi-pangan berparadigma hijau sejak produksi sampai hasil.

Sebagai acuan, hampir 3/4 emisi berasal dari penggunaan energi, 1/5 dari pertanian dan penggunaan lahan dan sisanya 8% dari industri dan limbah. Desa dapat berkontribusi memberi dampak ekologis mencapai tujuan net zero emission. Infrastruktur digital desa menjadi penting dalam menggerakkan laju inovasi ekonomi perdesaan berbasis pertanian-pangan hijau tersebut.

Saat ini data menjadi kekuatan dalam semua sektor modern hari ini. Bahkan saat ini data (big data) lebih berharga dari emas. Desa bisa memiliki data sosial dan ekonomi yang akan bermanfaat dalam perencanaan pembangunan desa hingga kebutuhan pasar ekonomi.

Dari 83.218 desa dan kelurahan, masih ada 12.548 (sekitar 15%) desa dan kelurahan belum memiliki akses internet 4G. Hal lebih substansial adalah 85% desa dengan jariangan 4G sudahkah berorientasi digital dalam praktik industri dan ekonominya?

Ketiga, proyek industrialisasi desa harus berorientasi lokal meski tidak mengabaikan sasaran pasar menengah bahkan ekspor. Tetapi strategi kawasan industri desa harus diterapkan bersamaan dengan agenda sasaran lebih aktual yaitu pengembangan industri menengah dan kecil.

Dalam konteks besar (re) industrialisasi desa, industri pengolahan sangat penting bagi desa. Saat ini memang telah banyak industri skala mikro kecil yang dapat berkembang baik di desa. Namun, perlu didorong agar tercipta nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja luas.

Oleh sebab itu agenda industrialisasi desa harus berfokus pemenuhan konsumsi lokal. Pemerintah bertanggung jawab menciptakan pasar. Artinya pasar dan modal bukan lagi menjadi masalah. Misalnya industri pengawetan produk pertanian yang berbasis desa namun untuk kepentingan beberapa kecamatan atau kabupaten.  

Keempat, untuk mewujudkan pembangunan perdesaan demikian, tidak bisa tidak harus dipayungi kebijakan makro ekonomi, politik fiskal, moneter, keuangan, perdagangan, investasi, yang memihak dan menjadikan desa sebagai arus utama pembangunan. Dalam konteks tersebut, political will selalu akan lebih mudah didapat dari pemimpin yang memiliki interest dan memahami tantangan ekonomi perdesaan.

Sebagai catatan, sektor pertanian masih paling efektif guna memerangi kemiskinan dan kelaparan, sekaligus menjaga keberlanjutan sistem ekologis. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut PDB Indonesia tumbuh 4,94% secara year-on-year (yoy). Kontribusi pertanian, industri pengolahan, perdagangan, mencapai lebih dari 50% terhadap PDB triwulan III-2023. Besaran PDB pertanian sendiri atas dasar harga berlaku mencapai Rp718,4 triliun dan atas dasar harga konstan Rp397,3 triliun.

Ke depan pembangunan perdesaan harus diorientasikan dalam skala kawasan; desa harus didesain terintegrasi dengan industri pengolahan. Sumber daya ekonomi sebisa mungkin ditahan desa, dan hanya keluar setelah melalui proses penciptaan nilai tambah.

Visi pemimpin baru

Pentingnya desa dan agenda baru pembangunan kawasan perdesaan mestinya mendorong publik menilik visi dan misi ekonomi kawasan perdesaan para calon pemimpin 2024 nanti. Kandidat mana memiliki kesadaran dan gagasan pembangunan dan industrialisasi desa paling ideal dan kontekstual.

Kita butuh pemimpin yang komitmen mendorong negara membuat kebijakan dan insentif bagi pembangunan desa. Per desa Rp2 miliar atau Rp5 miliar insentif dana pembangunan, mestinya bukan hal mustahil bagi negara dengan pendapatan lebih dari dua ribu triliuan seperti Indonesia— persisnya pendapatan negara APBN 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun.

Selain itu dana desa terbukti memiliki dampak positif. Sejak penyaluran dana desa, tingkat pengangguran terbuka semakin turun. Dengan tingkat yang selalu lebih rendah, desa menjadi penyangga tingkat pengangguran terbuka nasional.

Kebijakan padat karya tunai desa (PKTD), juga mampu menahan laju naiknya tingkat pengangguran terbuka di desa lebih rendah (naik 0,25%) daripada kota (naik 2,03%) sepanjang pandemi covid-19 pada 2019-2021.

Lagi pula sudah waktunya desa dan lompatan pendapatan warga desa menjadi kepentingan ekonomi nasional kita. Mengabaikan lompatan pendapatan dan kesejahteraan warga desa dalam mencapai Indonesia maju 2045— ga bahaya tah?

Sumber: mediaindonesia.com