Industri pariwisata menjadi salah satu industri yang rentan terhadap krisis, khususnya krisis citra atau image. Reputasi yang baik dalam industri pariwisata harus dijaga sebagai aset yang berharga.
Menyadari hal ini, Badan Pelaksana Otorita Borobudur berkolaborasi dengan Biro Komunikasi, Kementerian pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengadakan Forum Komunikasi Daerah (Forkomda) untuk meningkatkan kompetensi manajemen krisis kepariwisataan di di Aula Kantor BOB Yogyakarta, Selasa (19/03). Forkomda ini digelar sebagai salah satu upaya memperkuat komunikasi krisis di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menuju pariwisata tangguh dan berkelanjutan di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Menparekraf Sandiaga Uno dalam keterangannya menyebut tata kelola komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam mempertahankan reputasi atau image dalam pariwisata.
“Manajemen komunikasi krisis sebagai upaya terpadu, komprehensif dan berkelanjutan dapat mencegah dan mengurangi dampak negatif, serta membantu pengambilan keputusan dalam menyikapi krisis. Penguasaan substansi panduan dari setiap stakeholder pariwisata sangat diperlukan guna menyusun strategi ekosistem kepariwisataan,” kata Menparekraf.
Sejak tahun lalu, Kemenparekraf melalui Biro Komunikasi telah menyusun panduan komunikasi krisis yang bertujuan untuk mencegah, merespon, dan memulihkan kondisi krisis kepariwisataan di sektor parekraf melalui komunikasi.
Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf I Gusti Ayu Dewi Hendriyani dalam sambutannya menjelaskan bahwa manajemen komunikasi krisis merupakan hal yang berbeda dengan manajemen krisis kepariwisataan di mana Biro Komunikasi Kemenparekraf menekankan pada aspek komunikasi krisis.
“Forkomda sebelumnya sudah pernah kita laksanakan di Bali, lalu sekarang di Yogjakarta dan selanjutnya akan menyusul Jawa Barat. Melalui Forkomda diharapkan kita dapat memahami tugas komunikasi krisis untuk meminimalisir dampak dari pemberitaan negatif bagi industri pariwisata,” jelas Dewi.
Dewi menjelaskan penangkalan berbagai isu di sektor parekraf di Kemenparekraf dimulai dari Crisis Detection Analysis (CDA) yang akan menyampaikan isu dan mendeteksi dampaknya bagi industri pariwisata. Biro Komunikasi Kemenparekraf berupaya untuk memitigasi agar isu tersebut tidak berpotensi tinggi atau ekstrem.
Staf Ahli Menteri Manajemen Krisis Kemenparekraf/Baparekraf Fadjar Hutomo mengatakan, krisis pariwisata yang terjadi terus berulang-ulang di suatu destinasi wisata akan mempengaruhi daya tarik wisata destinasi tersebut. Jika krisis tidak dapat ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan dampak dalam bentuk persepsi negatif yang akhirnya akan mengganggu ekosistem parwisata.
“Misalnya di suatu tempat dipersepsikan rawan bencana wisatawan tidak akan datang, karena pariwisata tidak hanya tentang pemandangan indah tapi juga tentang keselamatan. Pemahaman ini yang perlu dipahami segala pemangku kepentingan, tidak cukup hanya ditangani oleh kepala dinas pariwisata atau menteri pariwisata saja karena banyak sekali hal yang kewenangannya di luar Dispar dan Kemenparekraf. Misalnya soal sampah di Jogja, Dinas Lingkungan Hidup punya peran untuk membuat aksi penanganannya, ” kata Fadjar.
Dalam sambutannya, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Agustin Peranginangin menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam menangani krisis pariwisata di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di antaranya kegiatan pra krisis, koordinasi dengan pemerintah daerah termasuk pelatihan dan pendampingan, hingga pemanfaatan media sosial. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi Kemenparekraf dan BOB.
“Jika isunya cukup besar, kita melakukan konferensi pers. Dalam menangani krisis pariwisata kita lakukan kolaborasi karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Di Jogja sudah ada forum pentahelix untuk kita berbagi informasi dan meminta masukan dari kampus, PHRI, dan instansi seperti Polri,” ujarnya.
Koordinasi BOB dengan Pemkot dan Pemkab, untuk menangani krisis pariwisata di Jogja dan Jateng juga terus dilakukan.
Kegiatan Forkomda Jogja dihadiri sebanyak 50 peserta yang terdiri dari para kepala dinas pariwisata tingkat provinsi/kabupaten/kota DIY dan Jawa Tengah, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tim Diskominfo Provinsi DIY dan Jawa Tengah, serta Tim Humas Provinsi DIY dan Jawa Tengah.
Hadir juga Tim Mores Strategis, perwakilan Direktorat Tata Kelola Destinasi, dan perwakilan Direktorat Manajemen Industri Kemenparekraf. (Z-3)
Sumber: mediaindonesia.com
