MICE  

JDIH ITB Juara Kompetisi LDCC yang Digelar Kemenkumham

JDIH ITB Juara Kompetisi LDCC yang Digelar Kemenkumham

JARINGAN Dokumentasi dan Informasi Hukum Institut Teknologi Bandung (JDIH ITB) menjadi juara 1 dalam Kompetisi Legal Development Content Creator (LDCC) Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

ITB juga mendapatkan penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik II Tahun 2023 untuk tingkat perguruan tinggi.

Sebelumnya pada 3 November 2022, tim JDIH ITB juga berhasil meraih
penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai anggota JDIH Perguruan Tinggi Terintegrasi dengan JDIHN di wilayah Jabar. Dengan penghargaan tersebut, ini berarti JDIH ITB merupakan anggota JDIHN pertama kategori perguruan tinggi yang berhasil melakukan integrasi di Jabar.

Ketua JDIH ITB sekaligus Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi
ITB, Usep Mulyana di Bandung Selasa (26/12) mengatakan, JDIH ITB yang
beralamat di https://jdih.itb.ac.id/ merupakan wadah pendayagunaan
bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan.

Selain itu juga sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.

“Berawal dari komitmen untuk mencari dokumen hukum dengan lebih mudah
dan efisien. Dahulu misalnya, untuk mencari surat keputusan harus search dari google, tapi ternyata dapatnya entah di mana, jadi malah
berceceran,” terangnya.

Selain itu, lanjut Usep, pihaknya mempunyai kekhawatiran apabila
berbagai dokumen penting tersebar dan disalahgunakan oleh pihak yang
tidak bertanggung jawab. Dengan adanya JDIH ini, pengelolaan dokumen
serta informasi hukum di lingkungan ITB menjadi lebih terintegrasi.

Selain itu, dengan hadirnya JDIH, maka ketersediaan dokumen hukum yang
lengkap dapat lebih terjamin serta mudah diakses. Kini sudah ada puluhan ribu dokumen yang telah berhasil dikelola oleh JDIH ITB. Beberapa dari sekian banyak dokumen penting tersebut bahkan berasal dari 1959.

“Sebenarnya sudah ada 16.000 lebih dokumen yang sudah ada di sistem
kami. Bahkan ada dokumen yang berasal dari tahun 1959, ke depannya akan
dilengkapi juga dokumen hukum langka sebelum indonesia Merdeka,” ungkapnya.

Menurut Usep, inisiasi JDIH ITB sendiri berawal pada 2020 dengan
dibangunnya e-Office. Latar belakang pembentukannya karena terdapat 4
tantangan, yakni tata naskah dinas yang mewajibkan ITB mengelola 20
jenis naskah dinas, dalam satu naskah, arsip ITB yang dinamis, utuh dan
tetap terjaga keasliannya. (SG)

JARINGAN Dokumentasi dan Informasi Hukum Institut Teknologi Bandung (JDIH ITB) menjadi juara 1 dalam Kompetisi Legal Development Content Creator (LDCC) Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

ITB juga mendapatkan penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik II Tahun 2023 untuk tingkat perguruan tinggi.

Sebelumnya pada 3 November 2022, tim JDIH ITB juga  berhasil meraih

penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai anggota JDIH Perguruan Tinggi Terintegrasi dengan JDIHN di wilayah Jabar. Dengan penghargaan tersebut, ini berarti JDIH ITB merupakan anggota JDIHN pertama kategori perguruan tinggi yang berhasil melakukan integrasi di Jabar.

Ketua JDIH ITB sekaligus Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi

ITB, Usep Mulyana di Bandung Selasa (26/12) mengatakan, JDIH ITB yang

beralamat di https://jdih.itb.ac.id/ merupakan wadah pendayagunaan

bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan.

Selain itu juga sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.

“Berawal dari komitmen untuk mencari dokumen hukum dengan lebih mudah

dan efisien. Dahulu misalnya, untuk mencari surat keputusan harus search dari google, tapi ternyata dapatnya entah di mana, jadi malah

berceceran,” terangnya.

Selain itu, lanjut Usep, pihaknya mempunyai kekhawatiran apabila

berbagai dokumen penting tersebar dan disalahgunakan oleh pihak yang

tidak bertanggung jawab. Dengan adanya JDIH ini, pengelolaan dokumen

serta informasi hukum di lingkungan ITB menjadi lebih terintegrasi.

Selain itu, dengan hadirnya JDIH, maka ketersediaan dokumen hukum yang

lengkap dapat lebih terjamin serta mudah diakses. Kini sudah ada puluhan ribu dokumen yang telah berhasil dikelola oleh JDIH ITB. Beberapa dari sekian banyak dokumen penting tersebut bahkan berasal dari 1959.

“Sebenarnya sudah ada 16.000 lebih dokumen yang sudah ada di sistem

kami. Bahkan ada dokumen yang berasal dari tahun 1959, ke depannya akan

dilengkapi juga dokumen hukum langka sebelum indonesia Merdeka,” ungkapnya.

Menurut Usep, inisiasi JDIH ITB sendiri berawal pada 2020 dengan

dibangunnya e-Office. Latar belakang pembentukannya karena terdapat 4

tantangan, yakni tata naskah dinas yang mewajibkan ITB mengelola 20

jenis naskah dinas, dalam satu naskah, arsip ITB yang dinamis, utuh dan

tetap terjaga keasliannya. (SG)

 

Sumber: mediaindonesia.com