MICE  

G-20, Keadilan Vaksin, dan Bayang-Bayang Geopolitik

BAYANG-BAYANG ketegangan geopolitik mewarnai persiapan penyelenggaraan pertemuan puncak G-20 November mendatang. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang akan diselenggarakan di Bali tersebut akan menghadirkan para pemimpin dari 20 negara dengan ekonomi terpenting di dunia. Termasuk beberapa kekuatan besar yang kini tengah berseteru, seperti Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan Tiongkok. Jika tak ada aral melintang, Joe Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin, serta para pemimpin dunia lainnya akan bertemu di Pulau Dewata.

Sebagai bagian dari proses menuju pertemuan puncak itu, beberapa pertemuan tingkat menteri negara-negara G-20 telah dilaksanakan. Sayangnya, beragam pertemuan tingkat menteri tersebut harus berakhir tanpa deklarasi bersama tingkat menteri meskipun ada beberapa capaian yang patut diapresiasi. Salah satu isu yang paling menonjol, yang membuat para menteri tersebut gagal membuat pernyataan bersama ialah isu ketegangan politik di Ukraina.

Dalam pertemuan-pertemuan itu, negara-negara Barat dan sekutunya mendorong kecaman eksplisit yang keras kepada Rusia. Rusia, yang ada di dalam forum yang sama, tentu saja menolak dengan keras. Negara-negara lain, yang kebanyakan ialah negara berkembang, terjebak di tengah-tengah: mereka merasakan langsung dampak dari ketegangan geopolitik tersebut. Namun, sekaligus tidak ingin terseret dalam perseteruan negara-negara besar.

Itu sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Sejak serangan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, situasi geopolitik global diwarnai dengan konflik yang tidak lagi ditutup-tutupi. Negara-negara Barat memberikan dukungan kepada Ukraina dan memobilisasi upaya mengisolasi Rusia. Rusia, sementara itu, terus membombardir kota-kota di Ukraina sambil mencari cara menggerakkan ekonominya yang menjadi sasaran sanksi. Negara-negara lain, harus menavigasi ketegangan ini di tengah-tengah upaya melakukan pemulihan ekonomi dari pandemi yang juga masih terus berlanjut. Dalam kondisi demikian, sempat muncul kekhawatiran bahwa pertemuan G-20, yang melibatkan pihak-pihak yang berseteru itu, tidak akan dapat terselenggara. Bagi Indonesia, hal itu tentu saja merupakan pukulan yang serius karena Indonesia telah menyiapkan KTT G-20 ini dengan sumber daya yang tidak sedikit.

 

Politik vaksin

Saat ini, proses persiapan pertemuan puncak G-20 masih berlanjut meskipun belum semua pemimpin negara dan pemerintahan G-20 memberikan konfirmasi kehadiran. Namun, ada yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan: kegagalan mendorong penguatan kerja sama global untuk menghadapi berbagai krisis yang ada di depan mata umat manusia hari ini.

G-20 ialah forum yang dibuat untuk menghadirkan negara-negara dengan pengaruh penting di dunia. Dua puluh negara anggotanya berkontribusi pada 85% PDB dunia dan 75% perdagangan global. Dengan posisi yang demikian, kesepakatan kerja sama di dalam G-20 dapat menjadi kunci bagi terwujudnya kerja sama global yang lebih efektif. Sayangnya, ketegangan geopolitik di antara negara anggotanya, menimbun agenda-agenda lain yang sebenarnya tidak kalah pentingnya.

Di antara agenda penting yang terancam tertimbun ialah upaya untuk membangun kerja sama yang lebih kukuh di dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan dari pandemi, baik pandemi covid-19 maupun pandemi yang mungkin akan hadir di masa depan. Berkaitan dengan hal tersebut, kerja sama dalam upaya menghadirkan distribusi vaksin yang lebih adil, menjadi salah satu agenda penting yang didorong Indonesia.

Saat ini, meskipun vaksinasi telah diberikan sampai lebih dari 12 miliar dosis di seluruh dunia, dengan rata-rata 60% penduduk telah divaksinasi, ketimpangan vaksin masih tetap menjadi masalah penting. Target WHO untuk memvaksinasi 70% populasi dunia belum tercapai. Hanya sekitar 20,9% penduduk di negara-negara berpendapatan rendah (low income countries) yang telah mendapatkan vaksinasi minimal satu dosis. Tidak hanya itu, di negara-negara tersebut, hanya 37% pekerja kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi dan kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan vaksin booster yang penting dalam menghadapi berbagai mutasi dari virus penyebab covid-19.

Melalui berbagai platform, negara-negara berkembang mendorong berbagai upaya kerja sama untuk menghadirkan keadilan vaksin. G-20, sebagai salah satu forum yang paling berpengaruh di dunia, menjadi salah satu panggung perjuangan Indonesia untuk menjadi ‘penyambung lidah’ bagi rakyat di negara-negara berkembang. Dengan posisinya sebagai tuan rumah, Indonesia memiliki kesempatan untuk ‘menata panggung’ (setting the stage) untuk mengegolkan agenda tersebut. Semangat ini cukup terlihat dalam tema Pulih bersama, pulih lebih kuat (Recover together, recover stronger), yang diambil Indonesia dan diletakkannya ‘arsitektur kesehatan global’ sebagai prioritas pertama dari tiga agenda prioritas dalam Presidensi G-20 Indonesia kali ini.

Sayangnya, upaya mendorong agenda keadilan vaksin itu tidak mudah. Upaya beberapa negara berkembang untuk mendorong pengabaian sementara aturan-aturan TRIPS (yang berisi kewajiban melindungi hak kekayaan intelektual, seperti paten vaksin) dalam rangka pencegahan, penanganan, dan pengobatan covid-19 masih belum berhasil di WTO. Negara-negara maju, seperti Jerman, Inggris, dan Swiss masih menghambat upaya tersebut. Mereka beralasan, perlindungan hak kekayaan intelektual ialah insentif penting bagi pengembangan vaksin itu sendiri. Untuk itu, mengabaikannya meskipun sementara akan justru membuat kita tidak dapat mengembangkan vaksin yang kita butuhkan.

Banyak yang mengkritik alasan itu tidak dapat diterima dalam situasi krisis seperti covid-19 ketika dunia menjadi tergantung pada perusahaan-perusahaan farmasi besar yang berada di negara-negara maju.

Tidak semua negara maju berada dalam posisi menolak. Amerika Serikat, yang merasa tertinggal oleh Tiongkok dalam diplomasi vaksin, menyatakan mendukung upaya TRIPS waiver. Jepang juga menyatakan pihaknya tidak akan menghambat jika upaya TRIPS waiver tersebut didorong meskipun juga menyatakan Tokyo tidak akan memperjuangkannya secara aktif.

 

Terus berjuang sampai akhir

Dengan keberagaman posisi itu, forum G-20 yang pesertanya lebih terbatas dari WTO, sebenarnya dapat menjadi ruang diskusi untuk mendorong agenda itu secara lebih efektif. Sayangnya, bayang-bayang ketegangan geopolitik berpotensi membuat diskusi yang serius untuk mendorong agenda keadilan vaksin tersebut tidak mendapatkan porsi yang memadai. Negara-negara yang merasa bahwa tidak perlu ada kerja sama yang lebih serius untuk memastikan distribusi vaksin yang lebih adil. Itu karena ingin melindungi industri farmasi atau keunggulan teknologi mereka tidak perlu mempertahankan diri dalam diskusi-diskusi sehat untuk mencari solusi, dengan cara menjadikan perbedaan dalam sikap terhadap Rusia menjadi penentu utama maju mundurnya dialog dalam G-20.

Menghadapi hal itu, negara-negara berkembang, khususnya Indonesia sebagai tuan rumah, tidak boleh mundur. Kita harus terus berjuang sampai akhir untuk mencapai kesepakatan dalam mendorong kerja sama mewujudkan keadilan vaksin dan kesiapan menghadapi pandemi di masa yang akan datang.

Saat ini, sebagian upaya itu telah membuahkan hasil. Lima negara berkembang dalam G-20 telah menyepakati kerja sama untuk produksi vaksin, pengobatan, dan pusat-pusat diagnostik untuk mencegah pandemi masa depan. Namun, itu belum selesai. Mumpung momentum sebagai tuan rumah belum habis, Indonesia harus mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk menciptakan dunia yang lebih baik.

Ditulis sebagai bagian dari penelitian PRIME tentang respons negara-negara Asia terhadap covid-19.


Sumber: mediaindonesia.com