GRUP Ekonomi Bank DBS mematok pertumbuhan 2023 Indonesia sebesar 5% atau turun dari 5,4% pada 2022. Faktor-faktornya antara lain penaikan tajam harga BBM bersubsidi membuat inflasi utama melampaui target inflasi sebesar 2%-4% pada paruh kedua 2022.
Untuk paruh pertama 2023, DBS Group Research memperkirakan angka lebih tinggi dan paruh kedua akan menurun karena unsur dasar dan imbasan dampak tidak langsung bersifat ringan. BI diperkirakan menaikkan suku bunga untuk terakhir kali menjadi 5,75% serta mendukung nilai tukar mata uang.
Ekonom Senior DBS Radhika Rao mengatakan perekonomian Indonesia akan mendapat manfaat dari pertemuan berbagai katalis menguntungkan, termasuk pembukaan kembali sektor jasa, persyaratan perdagangan komoditas menguntungkan, stabilitas eksternal, dan inflasi terkendali, kecuali lonjakan di sisi penawaran akibat penaikan harga bahan bakar pada 2022. Namun permintaan diperkirakan kembali normal mengingat faktor pendorong positif ini akan sirna pada tahun depan. “Kami tetap memperkirakan dampak tertunda dari keuntungan komoditas yang akan mengurangi pengangguran dan pemulihan sektor jasa, termasuk pariwisata, untuk mendukung daya beli rumah tangga,” kata Radhika, melalui rilis yang diterima, Senin (12/12).
Prospek makroekonomi untuk 2023 perekonomian diuntungkan oleh pertemuan katalis, termasuk pembukaan kembali sektor jasa, nilai tukar komoditas yang positif, stabilitas eksternal, dan inflasi yang berperilaku baik (kecuali kenaikan sisi penawaran karena penaikan harga bahan bakar) pada semester II 2022. Pertumbuhan pengeluaran rumah tangga kemungkinan kembali normal pada 2023 karena beberapa faktor penarik menghilang tahun depan, terutama pembukaan kembali premi yang dinamis dan geopolitik yang telah mengangkat harga komoditas secara tajam. “Meskipun demikian, pemulihan dari pandemi akan membantu ditambah dengan dampak kenaikan harga komoditas yang lambat, pengurangan pengangguran, dan pemulihan sektor jasa, termasuk pariwisata,” kata Radhika.
Bersamaan dengan itu, upah minimum akan dinaikkan dengan median nasional sebesar 7,4% (dibatasi 10%) pada 2023 setelah penaikan rata-rata 1% pada 2021-2022. Skala ini lebih tinggi dari formula baru untuk menghitung upah minimum yang diperkenalkan pada 2020, karena serikat pekerja mendorong kompensasi riil yang lebih tinggi untuk mengkompensasi inflasi yang lebih tinggi. “Terlepas dari peningkatan yang signifikan ini, lajunya lebih lambat dari 10%+ perubahan pada penyesuaian 2012-2016 dan 2014-2015 yang bertepatan dengan penaikan harga bahan bakar di tahun tersebut. Upah bulanan rata-rata juga meningkat tahun ini,” kata Radhika.
Sentimen bisnis tetap kuat, dan tingkat pemanfaatan kapasitas telah pulih. Pertumbuhan kredit kemungkinan terus berlanjut secara kuat, didukung oleh likuiditas rupiah cukup saat rasio pinjaman terhadap simpanan berkisar di 81%-82% atau di bawah tingkat sebelum pandemi dan biaya pinjaman belum mencerminkan kenaikan suku bunga. Namun, normalisasi permintaan setelah lonjakan tahun ini mungkin menimbulkan beberapa kehati-hatian atas rencana pengeluaran belanja modal yang agresif, sementara perusahaan-perusahaan yang berfokus pada asing mengamati perlambatan pertumbuhan global. (OL-14)
Sumber: mediaindonesia.com
