PENURUNAN prevalensi stunting pada 2022 sebesar 2,8% menjadi 21,6% dari sebelumnya 24,4% di 2021 merupakan sebuah pencapaian positif. Namun, strategi yang dilakukan perlu diduplikasi atau dilengkapi agar penurunan stunting per tahunnya mencapai 3%.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) mengatakan keberhasilan dalam menurunkan prevalensi stunting merupakan hasil dari kerja sama semua pihak. Terdapat 5 pilar strategi dalam penurunan stunting.
“Pilar pertama adalah komitmen kementerian/lembaga, TNI dan Polri yang menunjukkan komitmen yang luar biasa. Pilar kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan massif information system terkait dengan masalah kesadaran dalam mencegah stunting,” kata Hasto
Kemudian pilar ketiganya adalah melakukan konvergensi. Pilar keempat bisa menyediakan pangan dengan baik. Pilar kelima melakukan inovasi, terobosan dan data yang baik.
Hasto menyampaikan angka total rata-rata perempuan Indonesia melahirkan anak atau Total Fertility Rate (TFR) yang sudah mendekati angka 2,1. Angka ini berarti satu perempuan di Indonesia melahirkan dua anak. Rata-rata usia menikah perempuan di Indonesia naik dari di bawah 20 tahun menjadi 22 tahun.
“Sekarang ini beberapa provinsi sudah memasuki bonus demografi. Beberapa belum jelas, kapan mau memasuki bonus demografi. Problem ini menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.
“Oleh karena itu sesuai Perpres 72 tahun 2021 dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pencapaian bonus demografi. Sesuai arahan Bapak Presiden, Indonesia Emas perlu didukung Bersama,” tambahnya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah penderita stunting di Tanah Air per akhir 2022 turun menjadi 21,26%, dari sebelumnya 24,4% pada 2021. Presiden Joko Widodo menyebut, angka itu masih jauh dari target 14% di 2024 mendatang.
Oleh karena itu, Jokowi meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjalankan tugas penanganan program stunting secara maksimal.
Lembaga tersebut dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas keluarga dan menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan cara melakukan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat.
“Saya meyakini 1,2 juta penyuluh yang ada di BKKBN plus pendampingnya mampu melakukan itu. Target 14% di 2024 harus bisa kita capai. Saya yakin dengan kekuatan bersama, semua bergerak, angka itu tidak sulit untuk dicapai,” ucap Presiden saat Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, dan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu (25/1). (H-2)
Sumber: mediaindonesia.com
