KASUS pemblokiran jalan umum di Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan (Tangsel) Banten, menjadi perhatian anggota DPRD. Pemblokiran jalan ini dinilai melanggar aturan dan merugikan masyarakat.
“Fungsi saya mengawasi anggaran yang dipakai untuk pembangunan jadi tidak ada urusan saya dengan pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas lahan tersebut. Ini menjadi urusan saya dengan pemilik SHGB memagar jalan aset Pemkot yang dibangun oleh anggaran APBD Tangsel dan Pemkot Tangsel terkesan diam dan membiarkan,” kata anggota DPRD Tengsel dari Partai Demokrat Julham Firdaus, Rabu (12/4)
Julham menyatakan hal ini setelah bersama anggota DPRD Tangsel lainnya memantau lokasi pemblokiran jalan tersebut yang videonya beredar luas di media sosial. Julham yang juga Ketua Bamus Betawi Tangsel mengaku miris dengan kejadian ini karena jalan umum itu ada sebelum SHGB terbit. Jalan yang dipagari itu berada di depan sebuah Sekolah Dasar Negeri yang harus difasilitasi dan didukung.
“Kenapa Pemkot Tangsel, dinas terkait lurah, camat diam atas apa yang terjadi. Posisi saya di sini sebagai wakil rakyat, kami nilai ini sudah kezaliman dan perampasan jalan yang ugal-ugalan,” tandasnya
Sebagai wakil rakyat dia meminta jalan menuju sekolah dan warga yang sudah dipagar itu dikembalikan lagi fungsi jalan. “Saya kira cukup itu. Saya nggak masuk kepada ranah kepemilikan lahan,” tukasnya seraya mengingatkan jika Pemkot Tangsel diam maka publik bisa menduga ada permainan dalam kasus ini.
Terkait kasus ini Pemkot Tangsel belum memberikan pernyataan. Kabid Humas Pemkot Tangsel saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. (R-2)
Sumber: mediaindonesia.com
