DANA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditransfer langsung ke rekening sekolah telah mempercepat penyalurannya dan lebih tepat sasaran. Akan tetapi, pemanfaatan dana BOS tersebut belum sepenuhnya efektif.
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengatakan pemanfaatan anggaran tersebut tergantung pada perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar (RAB) dan pelaksanaannya. Dan semua kebutuhan harus dibeli dari aplikasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPlah).
“Yang jadi masalah jika yang diperlukan ada di warung sebelah sekolah. Karena tidak terdata di marketplace SIPlah jadi tidak bisa belanja,” ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (10/11).
Selain itu, hubungan sosial sekolah dengan lingkungan juga jadi kurang baik. Sebab, lingkungan yang selama ini mendukung kebutuhan belanja sekolah seolah diabaikan.
“Selama ini tetangga sekolah juga memegang peranan penting dalam mendukung KBM,” tambahnya.
Ledia menegaskan bahwa dana BOS hitungannya berdasarkan jumlah siswa per sekolah. BOS bukan untuk siswa secara langsung, tapi operasional keperluan proses belajar mengajar.
Wasekjen PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qadir mengapresiasi skema penyaluran dana BOS yang dilakukan saat ini. Menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan harapan sekolah yang merupakan penerima manfaat anggaran tersebut.
“Sebetulnya itu sesuai dengan harapan bapak/ ibu kepala sekolah dan masyarakat pendidikan,” ucapnya.
Lantas, selanjutnya yang menjadi perhatian adalah pengawasan dan perencanaan dari penganggaran dana BOS tersebut. Adanya SIPlah, kata dia, di satu sisi membantu sekolah untuk perencanaan dan pelaporan. Namun, di sisi lain juga membatasi sekolah dalam memaksimalkan dana BOS untuk belanja kebutuhan sekolah.
“Yang harus kita perhatikan bagaimana sekolah diberi kebebasan, keleluasaan untuk RKAS, merencanakan kebutuhan sekolah berbasis kebutuhan dan berbasis data. Ini yang paling penting,” jelasnya.(H-2)
Sumber: mediaindonesia.com
